Menko PMK Muhadjir Jamin Menteri Berupaya Netral dalam Masalah Bansos

BeritaNasional.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy memastikan sebagai menteri bersikap netral meski tidak ada manusia yang bisa bersikap 100 persen netral.

Namun, dalam masalah bantuan sosial, Muhadjir menjamin para menteri memegang amanah dan meminimalkan ketidaknetralan.

"Kami ingin memastikan bahwa apa yang kami lakukan sebagai pejabat publik di dalam mengemban amanah, termasuk soal bansos ini, kami berusaha meminimalkan betul kemungkinan terjadinya eksternalitas negatif, terutama yang intended itu," ujar Muhadjir saat sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi, Jumat (5/4/2024).

Hal itu dijelaskan dengan teori administrasi publik. Ada istilah eksternalitas negatif yang memang niat dan disengaja dan tidak dapat dihindari.

Contohnya, yang tidak dapat dihindari adalah ketika tengah berangkat kerja dengan baju dinas, harus melayat. Tidak mungkin harus mencopot baju dinasnya lebih dahulu.

Sementara itu, yang disengaja dan ada niat itu kembali ke pejabat publik masing-masing. Muhadjir mengaku berupaya meminimalkan terjadinya kecenderungan ketidaknetralan dengan disengaja.

"Kalau ada yang unavoided, itulah yang memang jadi persoalan yang tadi sudah saya jelaskan. Karena kita sebagai manusia pasti tidak mungkin lepas dari preferensi dan tendensi," jelas Muhadjir.

Menurut Muhadjir, tidak ada orang yang bisa 100 persen netral. Karena setiap manusia diciptakan punya preferensi dan tendensi.

"Karena itu, kalau ada orang bilang bahwa netral, 100 persen itu pasti bohong, itu pasti bohong. Orang bilang 100 persen imparsial, pasti dia bohong, karena pada dasarnya manusia itu ditakdirkan Tuhan memiliki preferensi dan tendensi, tidak harus diperoleh secara akal sehat, pertimbangan rasional, tapi yang irasional pun bisa digunakan," katanya.