Meutya Hafid Diusulkan Pimpin Kominfo, Analis Soroti Tantangan Sektor Digital

BeritaNasional.com - Deretan nama yang digadang-gadang bakal menduduki kursi menteri di era pemerintahan Prabowo-Gibran bertebaran di jagat maya.

Salah satunya adalah Meutya Hafid, yang disebut-sebut bakal memimpin Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

Sebagai catatan, jabatan terakhir Meutya Hafid adalah Ketua Komisi I DPR RI, yang juga kerap menyoroti tajam sepak terjang kinerja Kominfo pada pemerintahan periode saat ini.

Merespons hal itu, Analis IT dari ICT Institute, Heru Sutadi, menyatakan bahwa penunjukan Menteri merupakan hak prerogatif Presiden.

"Namun, jika kita mengikuti rencana, ada wacana untuk membentuk zaken kabinet. Kita berharap hal ini dapat terwujud. Dengan Menteri yang ahli di bidangnya, akan memberikan tambahan energi untuk memajukan bangsa," kata Heru kepada BeritaNasional.com.

Tidak dapat dipungkiri bahwa Kominfo memiliki banyak tantangan di sektor digital, "dan harapan kontribusi ekonomi digital terhadap pertumbuhan ekonomi negara juga besar," ucap mantan Komisioner Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) 2006-2012 tersebut.

Pekerjaan Rumah Menumpuk

Di era pemerintahan 10 tahun Jokowi, Kominfo memang telah menghadirkan kemajuan yang cukup dirasakan. Namun, hal tersebut juga menyisakan pekerjaan rumah (PR) yang seabreg di era pemerintahan Prabowo-Gibran.

Heru memaparkan bahwa infrastruktur digital Indonesia masih memiliki kesenjangan di wilayah Barat dan Timur, antara kota dan desa.

"Program Merdeka Sinyal yang digaungkan akan tuntas pada 2020, namun hingga sekarang belum menjangkau semua desa dengan internet broadband," jelas Heru.

"Kalaupun ada yang sudah mendapat akses, kecepatannya masih rendah dan harganya masih kurang terjangkau. Indonesia hanya berada di atas Myanmar dalam hal kecepatan internet di antara negara ASEAN," sambungnya.

Oleh karena itu, dibutuhkan pemimpin di Kementerian Kominfo yang memahami masalah.

"Memiliki visi untuk memajukan digital Indonesia, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menjawab tantangan keamanan siber kita yang masih lemah, termasuk dalam hal perlindungan data yang sering bocor," tandasnya.