DPR Berencana Bentuk Badan Aspirasi

BeritaNasional.com -  Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berencana akan membentuk badan aspirasi sebagai alat kelengkapan dewan yang menjadi wadah bagi wakil rakyat menampung berbagai aspirasi. Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal mengatakan pembentukan alat kelengkapan ini penting agar tidak satu pun aspirasi rakyat yang terlewat.

"DPR ini kan memang rumah rakyat, jadi Badan Aspirasi ini untuk menampung aspirasi rakyat. Suara rakyat harus didengar, kami akan ada satu badan yang menangani aspirasi rakyat nanti," kata Cucun saat dihubungi, Rabu (9/10/2024)

Badan Aspirasi tersebut bukan hanya untuk memfasilitasi masyarakat yang melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung DPR, melainkan juga menampung semua bentuk aspirasi masyarakat.

"Bukan hanya terkait demonstrasi. Misalkan, ada keluhan di bawah, seperti korban mafia tanah, korban pinjol (pinjaman online), korban judol (judi online), atau lainnya, termasuk korban ketidakadilan dari penegak hukum, rakyat bisa mengadu di badan tersebut," tuturnya.

Nantinya badan ini akan menyampaikan pengaduan masyarakat ke setiap komisi di DPR RI sesuai dengan bidang kerja soal isu yang disampaikan rakyat.

Selanjutnya masing-masing komisi akan membawa aspirasi masyarakat dalam rapat kerja dengan pemerintah, baik kementerian atau lembaga, yang menjadi mitra kerja komisi terkait guna menemukan solusi bersama atas permasalahan tersebut.

"Kalau soal hukum akan dikasih ke Komisi III, kalau nanti soal pemerintahan ya kami masukkan ke Komisi II. Misalkan, soal pekerja migran Indonesia yang di luar (negeri) ada masalah, keluarganya mengadu berapa tahun enggak bisa ketemu, kami kasih ke Komisi IX yang menangani ketenagakerjaan, silakan tangani," ujarnya.

Cucun menekankan keinginan DPR periode ini untuk lebih banyak menangani berbagai pengaduan atau aspirasi rakyat. Selain itu dapat lebih optimal menangani walau selama ini telah tersedia ruang-ruang pengaduan, baik melalui surat, email, maupun saluran pengaduan lainnya.

"Kalau misalnya masuk surat lewat email atau kotak surat DPR, tetapi apakah suratnya ini sampai ke orang alamat yang benar atau AKD yang benar yang menanganinya. Ini yang mau kami optimalkan, jadi terstruktur akan disampaikan sesuai dengan AKD terkait," ucapnya.

Politisi PKB ini juga menyebut pengaduan masyarakat tidak hanya disampaikan ke AKD, tapi juga ke fraksi yang ada di DPR RI. Sehingga seluruh fraksi mengetahui secara langsung aspirasi rakyat dan melakukan pengawalan.