Peran Penting Perempuan Wujudkan Pemilu Damai, Arifah: Perempuan Kerap Dijadikan Target Politik

BeritaNasional.com -  Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) belum menerima laporan kekerasan terhadap perempuan dalam kontestasi Pilkada 2024. 

Pertanyaan ini disampaikan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi yang hadir di acara Bersama Kampanye Pilkada Damai 2024 di Kantor Bawaslu Jakarta, Minggu (17/11/2024).
 
"Dalam hal pilkada, belum ya, kita belum menerima informasi (laporan)," katanya. 

Dalam kesempatan itu Arifah menyerukan kepada masyarakat untuk mewujudkan pilkada yang damai dalam kontestasi Pilkada 2024. Acara bertema Perempuan Berani Mengawasi dan Memilih #BersamaLawanDiskriminasi ini, bertujuan mengajak perempuan di seluruh daerah berani menentukan sikapnya dalam memilih dan mengawasi jalannya demokrasi.

Ini sambung dia juga menjadi ajang sosialisasi pemerintah tentang pentingnya peran perempuan dalam pilkada.

"Antisipasi diskriminasi terhadap perempuan. Kita meminimalisir sekecil mungkin kekerasan terhadap perempuan seperti intimidasi karena kurangnya pengetahuan perempuan dalam memilih calon pemimpin di daerahnya," ungkapnya.

"Perempuan kerap dijadikan target politik uang dalam pemilu karena perempuan dianggap lemah"

Kementerian PPPA bersama penyelenggara pilkada akan mengawasi pelaksanaan Pilkada 2024 untuk memastikan masyarakat, khususnya perempuan dapat bebas memilih calon kepala daerah yang sesuai dengan hati nurani pemilih.

"Kita harus bekerja bersama-sama, dan ini bukan hanya tugas Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, tetapi menjadi tanggung jawab kita semua untuk bergandengan tangan," pintanya. 

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) menyatakan komitmen menjaga ruang aman bagi perempuan dalam Pilkada 2024.

"Kami harapkan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan itu tidak dilakukan, dan kemudian para pemilih perempuan bisa bebas dalam menggunakan hak pilihnya maupun hak dipilihnya," kata Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja.