Jelang Hakordia 2024, Novel Baswedan Tegaskan Korupsi Merusak Peradaban dan Tujuan Negara

BeritaNasional.com -  Mantan Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan, mengingatkan bahwa tindak pidana korupsi akan merusak peradaban dan tujuan negara.

Pernyataan tersebut disampaikannya menyusul peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) yang akan berlangsung besok, Senin (9/12/2024).

“Korupsi adalah kejahatan kemanusiaan, merusak peradaban, dan menghambat pencapaian tujuan negara,” ujar Novel kepada Beritanasional.com, Minggu (8/12/2024).

Menurutnya, korupsi tidak hanya merugikan masyarakat secara langsung, tetapi juga menjadi kejahatan serius yang berdampak besar bagi Indonesia.

Oleh karena itu, dirinya meminta agar peringatan Hakordia 2024 yang akan dirayakan besok tidak dijadikan acara formalitas semata.

“Atas seriusnya permasalahan tersebut, peringatan Hari Antikorupsi seharusnya bukan hanya seremonial atau formalitas belaka,” tuturnya.

Novel juga mengingatkan semua pihak bahwa peringatan Hakordia 2024 harus membuka kembali memori seluruh penegak hukum mengenai wajah korupsi di tanah air.

“Lebih penting lagi, peringatan Hari Antikorupsi harus dipahami sebagai pengingat tentang bagaimana praktik korupsi yang terjadi saat ini,” kata dia.

Presiden Prabowo Subianto dikabarkan akan menyambangi Gedung Merah Putih KPK untuk membuka acara Hakordia 2024 yang digelar lembaga antirasuah tersebut.

Menurut Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, undangan tersebut telah disampaikan langsung kepada Presiden Prabowo agar beliau dapat memimpin orkestrasi pemberantasan korupsi di Indonesia.

“Kami telah menyampaikan undangan kepada Presiden Republik Indonesia untuk membuka secara resmi kegiatan Hakordia,” ujar Ghufron.

“Bapak Presiden, sebagai kepala negara yang memimpin orkestrasi pemberantasan korupsi di Indonesia, diharapkan dapat mengarahkan fokus pemberantasan korupsi,” tuturnya.

Ghufron juga berharap momentum Hakordia ini dapat meningkatkan sinergi antar lembaga dalam memberantas korupsi di Indonesia secara bersama-sama.

"Sekaligus momentum untuk menguatkan lembaga pemerintahan di Indonesia dan meningkatkan sinergi antar lembaga-lembaga negara serta kementerian," katanya.