KPK Tepis Tuduhan PDIP Ulur Waktu Penanganan Perkara Hasto

BeritaNasional.com -  Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto membantah pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang menyebut lembaga antirasuah mengulur waktu penanganan perkara dengan cara menghindari sidang praperadilan.

Menurutnya lembaga antirasuah tidak hanya mengurusi perkara anak buah Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri saja.

"Segala sesuatunya kan harus dipersiapkan tidak hanya sekadar datang membawa badan gitu. Tugas biro hukum tidak hanya menangani masalah Hasto saja," cetusnya, Rabu (22/1/2025).

Menurutnya, ada banyak tugas KPK yang harus diselesaikan. Terkait perkara Hasto, pihaknya ingin fokus dengan menyiapkan dokumen lengkap. 

"Kita harus menyiapkan dokumennya kita harus menyiapkan segala alat bukti nanti yang akan disajikan dalam proses persidangan," tuturnya.

Ia mengungkapkan permintaan menunda praperadilan bukan satu kali saja dilakukan KPK. Hal tersebut juga pernah terjadi di perkara lain.

"Harus siap menghadapi proses gugatan praperadilan yang diajukan pihak tersangka. Itu juga bukan kali ini saja, beberapa kali ada gugatan prapper itu yang KPK ajukan permohonan agar waktunya diubah," kata dia.

Dia lantas memersilahkan pihak Hasto menuduh KPK sesukanya. Menurut dia, semua kebijakan persidangan akan diputuskan hakim yang menyidangkan.

"Silakan saja kalau dari pihaknya mereka menyampaikan seperti itu. Semuanya kan diputuskan sama hakim keputusan hakim lah gitu," ucapnya.

Sebelumnya, Juru Bicara PDIP Guntur Romli menilai KPK tidak serius menangani perkara dan menghina pengadilam karena tidak hadir dalam sidang praperadilan perkara 5/Pid.Pra/2025/PN.Jkt.Sel.

"KPK tidak serius, bahkan terkesan menghina pengadilan (contempt of court), karena tidak hadir dan hanya mengirimkan surat," ujar Guntur.

Ia menegaskan pengadilan bukan kantor pos. Oleh sebab itu ia meminta KPK untuk menjelaskan alasan ketidakhadiran. Dirinya lantas menduga ada motif politik.

"Apakah KPK memiliki motif politik untuk memperpanjang ketegangan ini menjelang Kongres PDI Perjuangan?"