Instruksi Prabowo untuk Pangkas Anggaran sampai Rp 306 Triliun Disebut Bakal Beri Dampak Positif

BeritaNasional.com - Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyambut baik instruksi dari Presiden Prabowo Subianto untuk memangkas anggaran belanja tak prioritas senilai Rp 306,69 triliun.

Sebab, akui Bhima upaya memangkas anggaran telah menjadi cita-cita sejak dulu. Sampai akhirnya, saat era pemerintahan Prabowo nilai yang dipangkas terbilang besar.

“Sebenarnya upaya untuk efisiensi anggaran ini adalah cita-cita yang sudah cukup lama ya. Jadi dari era SBY, kemudian era Pak Jokowi dan sekarang memang direalisasikan dengan angka yang cukup jumbo. Karena diharapkan dengan efisiensi belanja bisa didapatkan Rp300 triliun lebih,” kata Bhima dalam program dialog Berita Nasional Malam, dikutip Kamis (30/1/2025).

Sehingga, Bhima berujar jika pemangkasan ratusan triliun ini untuk dilihat demi efisiensi terhadap belanja-belanja yang sifatnya seremonial. 

“Memang buat apa ada yang terlalu banyak uang-uang dari pajak dihamburkan untuk acara yang seremonial. Jadi setuju sekali,” ucapnya.

Karena, Bhima memandang saat ini kementerian dan lembaga mayoritas telah memiliki fasilitas yang mumpuni. Maka, diharapkan sudah tidak perlu menyewa gedung, atau yang lainnya hanya untuk sekedar melangsungkan rapat, seminar atau kajian.

“Sebenarnya itu yang bisa dioptimalkan lebih. Dibandingkan harus mengeluarkan biaya-biaya yang lebih besar lagi untuk belanja-belanja yang sifatnya seminar. Terutama juga kita mendukung sekali misalnya dari kajian-kajian. Ini kan nggak semua kajian itu efektif ya,” kata dia.

“Tapi dari sisi anggaran, anggarannya besar sekali untuk bikin kajian. Dan juga diapresiasi sekali adalah aplikasi, biaya-biaya aplikasi itu juga harus dihemat,” sambungnya.

Terlebih, Bhima menilai instruksi Presiden Prabowo untuk melakukan penghematan. Termasuk sewa kendaraan, biaya aplikasi, sangat penting di tengah semakin sempitnya ruang fiskal karena kebutuhan program prioritas.

“Karena ada kebutuhan belanja seperti makan bergizi gratis, belanja untuk infrastruktur pertanian, atau suas swasembada pangan. Itu membutuhkan anggaran yang juga tidak kecil. Jadi dalam hal ini, ini kalau bisa efisiensi belanjanya diluaskan lagi,” ujarnya.

Sebelumnya, Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto diketahui tengah mengejar pertumbuhan ekonomi Indonesia 8%. Guna mewujudkan itu maka pemangkasan anggaran dilakukan sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.

Dengan meminta seluruh jajaran kementerian dan lembaga negara lainnya untuk memangkas anggaran belanja tak prioritas senilai Rp 306,69 triliun sesuai tertulis dalam diktum ketiga Inpres tersebut.

Maka dari itu seluruh kementerian dan lembaga harus melakukan identifikasi rencana efisiensi belanja sesuai besaran yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Hal itu guna memangkas anggaran yang telah tersusun.

Adapun identifikasi rencana efisiensi itu meliputi belanja operasional dan non operasional sekurang-kurangnya terdiri atas belanja operasional perkantoran, belanja pemeliharaan, perjalanan dinas, bantuan pemerintah, pembangunan infrastruktur, serta pengadaan peralatan dan mesin.