Kasus Penembakan di Malaysia Harus Jadi Pemicu Pemerintah Perbaiki Perlindungan PMI

BeritaNasional.com - Wakil Ketua Komisi IX Nihayatul Wafiroh mengatakan, kasus penembakan pekerja migran Indonesia (PMI) oleh aparat Malaysia memperlihatkan rentannya pekerja migran di luar negeri. Kasus tersebut memicu keprihatinan dan perbincangan serius mengenai perlindungan PMI.

"Kejadian tersebut mengungkapkan betapa rentannya posisi PMI di luar negeri, terutama di Malaysia, yang menjadi salah satu negara tujuan utama bagi pekerja migran asal Indonesia," ujar Nihayatul, dikutip Kamis (30/1/2025).

Ia mencatat, kasus penembakan PMI menambah daftar tantangan para pekerja migran yang selalu kesulitan mendapatkan akses perlindungan memadai. Seharusnya PMI menjadi sektor penting perekonomian negara baik dari sisi kontribusi terhadap pendapatan negara melalui remitansi maupun aspek pengembangan sumber daya manusia.

Hanya saja, para PMI kerap menghadapi berbagai masalah, mulai dari kekerasan, eksploitasi, dan kepastian hukum di negara tempat mereka bekerja. Serta kurangnya akses lembaga perlindungan.

"Saya minta pemerintah Indonesia segera mengambil langkah tegas untuk memperbaiki sistem perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia, baik di dalam negeri maupun di negara tuju," ujar Nihayatul.

Politikus PKB mendesak pemerintah membenahi sistem perlindungan PMI dengan serius. Pemerintah harus memperkuat hubungan negara tempat PMI bekerja, termasuk Malaysia, untuk memastikan adanya mekanisme perlindungan yang lebih baik.

"Ini bisa melibatkan perjanjian atau nota kesepahaman tentang hak dan perlindungan pekerja migran Indonesia," ujar Nihayatul.

Pemerintah dinilai perlu merevisi kebijakan-kebijakan yang terkait dengan pengiriman tenaga kerja seperti memastikan bahwa setiap PMI mendapatkan hak-haknya, serta pengawasan yang lebih ketat terhadap agen-agen tenaga kerja yang sering kali melakukan penipuan dan eksploitasi terhadap para pekerja. 

Sistem hukum juga harus mampu memberikan dukungan perlindungan kepada PMI. "Konsuler harus lebih aktif dalam melindungi warga negara Indonesia yang berada dalam situasi berbahaya," kata Nihayatul.

Pelatihan dan penyuluhan keamanan harus diberikan kepada PMI sehingga PMI mengetahui hak-hak dan mendapatkan pelatihan tentang keselamatan kerja, kesehatan, serta perlindungan diri dalam situasi berbahaya. 

Pemahaman tentang jalur komunikasi dengan kedutaan atau konsulat Indonesia setempat juga harus diketahui PMI. 

"Perlu ada sistem pengawasan yang lebih ketat terhadap keberadaan dan kondisi pekerja, terutama di daerah-daerah yang banyak mempekerjakan PMI, terutama pengawasan yang lebih ketat terhadap agensi," kata Nihayatul.

Penyediaan dana atau asuransi perlindungan sosial bagi PMI juga diperlukan, khususnya jika terjadi peristiwa yang tak diinginkan.  

"Keamanan dan kesejahteraan PMI adalah tanggung jawab kita bersama, dan kami di DPR akan terus memperjuangkan hak-hak PMI agar mereka dapat bekerja dengan aman dan bermartabat. Insiden ini jangan sampai terjadi lagi," pungkasnya.