Anggaran Hukum Tak Diefisiensi Pemerintah, Pengamat: Pemberantasan Korupsi Berjalan Optimal

BeritaNasional.com - Peneliti Indikator Politik Indonesia, Bawono Kumoro memberikan pandangannya mengenai langkah pemerintah yang melakukan pemangkasan anggaran bagi sejumlah kementerian dan lembaga.

Bawono berkata bilamana hampir seluruh kementerian dan lembaga yang bergerak di sektor penegakan hukum serta pertahanan tidak mengalami pemangkasan anggaran.

“Ada hal menarik untuk dicermati dari pemangkasan anggaran bagi kementerian dan lembaga. Hampir seluruh kementarian dan lembaga berada di sektor penegakan hukum dan sektor pertahanan tidak turut mengalami pemangkasan anggaran,” ujar Bawono, Rabu (5/2/2025).

“Antara lain Kementerian Pertahanan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) Mahkamah Agung (MA) Mahkamah Konstitusi (MK) Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan,” imbuhnya.

Dia menilai, hal ini bentuk dari keseriusan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk memberantas korupsi secara maksimal.

“Hal ini bisa dilihat sebagai bentuk konkret dukungan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam penegakan hukum dan pemberantasan korupsi agar tetap berjalan baik dan optimal,” tandasnya.

Sekedar informasi Presiden Prabowo telah menginstruksikan pemangkasan anggaran sebesar Rp306 triliun. Sekitar Rp 256,1 triliun di antaranya dari belanja kementerian dan lembaga dengan fokus pembelian alat tulis dan kantor hingga kegiatan seremonial tertulis dalam item yang harus dipangkas pembelanjaannya.

Dengan meminta seluruh jajaran kementerian dan lembaga negara lainnya untuk memangkas anggaran belanja tak prioritas senilai Rp 306,69 triliun sesuai tertulis dalam diktum ketiga Inpres tersebut.

Maka dari itu seluruh kementerian dan lembaga harus melakukan identifikasi rencana efisiensi belanja sesuai besaran yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Hal itu guna memangkas anggaran yang telah tersusun.

Adapun identifikasi rencana efisiensi itu meliputi belanja operasional dan non operasional sekurang-kurangnya terdiri atas belanja operasional perkantoran, belanja pemeliharaan, perjalanan dinas, bantuan pemerintah, pembangunan infrastruktur, serta pengadaan peralatan dan mesin.