Revisi UU Minerba, DPR Ungkap Pemerintah Sepakat Kampus Garap Tambang

BeritaNasional.com - Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengungkapkan pemerintah sudah mengirim surat presiden (surpres) untuk membahas revisi UU Mineral dan Batu Bara (Minerba). 

Dalam survei itu, pemerintah telah daftar inventarisasi masalah (DIM). Sebagian besar isinya setuju dengan draf yang diusulkan oleh DPR. Termasuk mengenai perguruan tinggi atau kampus bisa mendapatkan izin tambang.

"Setuju. Kami udah baca surpresnya, sudah dikirim ke DPR. Kemarin kami sudah lihat sebagian besar sepakat atas usul yang kami sampaikan kemarin," ujar Doli di kantor DPP Golkar, Jakarta, Sabtu (8/2/2025).

Doli mengungkapkan, pada Selasa, 11 Februari 2025, DPR dan pemerintah menggelar rapat kerja pertama untuk membahas revisi UU Minerba.

"Misalnya, mungkin Selasa sudah mulai kami bahas, sudah mulai kerja tingkat 1 sama wakil pemerintah, wakil pemerintahnya kan ada 3, ya menteri ESDM, Mensesneg, dan menteri hukum," jelas Doli.

Menurut Doli, izin tambang kepada kampus diberikan agar bisa mengelola keuangan dengan lebih baik dari pemasukan tambang tersebut.

"Nah, ini adalah cara negara, cara pemerintah untuk memberikan support yang lebih kuat kepada perguruan-perguruan tinggi untuk bisa punya kemampuan pengelolaan keuangan yang baik," katanya.