Lagi, Trump Batalkan Kebijakan Joe Biden, Kali Ini soal Sedotan Kertas

BeritaNasional.com - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menandatangani perintah eksekutif yang membatalkan kebijakan pemerintah sebelumnya untuk menggantikan sedotan plastik dengan sedotan kertas. 

Keputusan ini langsung berlaku dan mencabut peraturan yang sebelumnya diterapkan oleh mantan Presiden AS Joe Biden yang menyoroti polusi plastik sebagai sebuah krisis.

Minggu lalu, Trump yang pernah menjual sedotan plastik bermerek selama kampanye pemilihannya pada 2020 mengkritik sedotan kertas dengan menyebutnya sebagai produk yang tidak berfungsi dan tidak higienis karena mudah larut di mulut pengguna.

Pada 2024, pemerintahan Biden mengeluarkan kebijakan penghentian bertahap penggunaan plastik sekali pakai, termasuk sedotan, peralatan makan, dan kemasan plastik dalam pembelian pemerintah AS. 

Namun, melalui perintah eksekutif terbaru, Trump menginstruksikan badan-badan pemerintah untuk menghentikan pembelian sedotan kertas dan menyusun strategi untuk menghapus penggunaannya secara nasional.

"Kita akan kembali menggunakan sedotan plastik," ujar Trump dalam konferensi pers di Gedung Putih, Senin, seperti dikutip dari BBC News pada Selasa (11/2/2025).

Menurut Trump, sedotan kertas tidak praktis dan mudah rusak saat digunakan.

"Benda-benda ini tidak berfungsi. Saya sudah mengalaminya berkali-kali. Kadang-kadang mereka pecah, bahkan meledak. Jika terkena sesuatu yang panas, mereka hanya bertahan beberapa menit, bahkan beberapa detik. Ini situasi yang konyol," tambahnya.

Sebagai bagian dari upaya untuk mengurangi polusi plastik, pemerintahan Biden sebelumnya menargetkan penghapusan plastik sekali pakai dalam kemasan makanan, operasi, dan acara pemerintah pada 2027 serta dari semua operasi federal pada 2035.

Trump telah lama mengkritik penggunaan sedotan kertas. Selama kampanye pemilihannya pada 2020, ia bahkan menjual sedotan plastik bermerek Trump seharga USD 15 per 10 sedotan sebagai alternatif sedotan kertas yang disebut sebagai produk liberal. 

Kampanye ini berhasil meraup hampir USD 500.000 dalam beberapa minggu pertama penjualannya.

Sementara itu, penggunaan sedotan plastik di AS diperkirakan mencapai 500 juta unit per hari meskipun angka ini masih diperdebatkan. 

Sejumlah kota dan negara bagian AS, seperti Seattle, Washington; California; Oregon; dan New Jersey, telah memberlakukan pembatasan penggunaan sedotan plastik atau hanya mengizinkan penyediaannya atas permintaan pelanggan.

Berdasarkan data Program Lingkungan PBB, produksi plastik global mencapai 460 juta metrik ton per tahun yang berkontribusi terhadap pencemaran laut dan penyebaran mikroplastik yang berisiko bagi kesehatan manusia.

Namun, beberapa penelitian menunjukkan bahwa sedotan kertas juga memiliki kelemahan, karena mengandung bahan kimia abadi seperti zat polifluoroalkil (PFAS). 

PFAS dapat bertahan di lingkungan selama puluhan tahun, mencemari sumber air, dan berpotensi menimbulkan berbagai masalah kesehatan.

Kebijakan Joe Biden yang Telah Dicabut Presiden Donald Trump

1. Penanganan Mitigasi AI

Setelah resmi menjabat sebagai Presiden AS, Donald Trump pada Senin (20/1/2025) membatalkan perintah eksekutif yang ditandatangani Joe Biden pada 2023 terkait penanganan risiko kecerdasan buatan (AI). Kebijakan yang dicabut tersebut sebelumnya bertujuan untuk meminimalkan risiko AI terhadap konsumen, tenaga kerja, dan keamanan nasional.

Dilaporkan oleh Reuters, perintah eksekutif Biden mewajibkan pengembang AI dengan potensi risiko tinggi untuk menyerahkan hasil uji keamanan mereka kepada pemerintah AS. Kebijakan ini muncul setelah upaya anggota parlemen AS dalam mengesahkan undang-undang pembatasan pengembangan AI mengalami kegagalan.

Pencabutan aturan ini sejalan dengan komitmen Partai Republik yang mendukung pengembangan AI berdasarkan prinsip kebebasan berbicara dan kemajuan teknologi. Trump menilai kebijakan tersebut menghambat inovasi AI, sehingga ia memutuskan untuk mencabutnya.

2. Pelindungan Hak LGBTQ

Setelah resmi menjabat, Donald Trump segera mengambil langkah untuk memenuhi janji kampanyenya dengan mencabut sejumlah kebijakan era Biden. Salah satu yang dibatalkan adalah berbagai kebijakan yang mendukung kesetaraan ras serta perlindungan terhadap komunitas gay dan transgender.

Dalam kebijakan barunya, pemerintah AS hanya akan mengakui dua jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan. Trump juga memerintahkan pemerintahannya untuk segera menghentikan berbagai program yang bertujuan mempromosikan kesetaraan ras dan perlindungan hak LGBTQ+.

Dalam pidato pelantikannya, Trump menegaskan komitmennya untuk mengakhiri kebijakan yang menurutnya berupaya merekayasa isu ras dan gender dalam berbagai aspek kehidupan publik maupun pribadi.

3. Kebijakan Imigrasi

 

Trump juga membatalkan sejumlah kebijakan imigrasi yang diterapkan pada masa pemerintahan Biden. Ia kembali menerapkan berbagai kebijakan perbatasan dari periode pertamanya melalui perintah eksekutif berjudul "Securing Our Borders."

Kebijakan tersebut mencakup pembangunan kembali tembok perbatasan serta menghidupkan kembali aturan yang mengharuskan pencari suaka di perbatasan selatan menunggu proses kasus mereka di luar wilayah AS.

Selain itu, perintah eksekutif ini juga menghapus program pembebasan bersyarat kemanusiaan era Biden, yang sebelumnya memungkinkan migran dari Kuba, Haiti, Nikaragua, dan Venezuela untuk mengajukan izin tinggal sementara hingga dua tahun, asalkan mereka memiliki sponsor di AS dan memenuhi persyaratan pemeriksaan tertentu.