Ramai Korupsi Tata Kelola Minyak, Kejagung Belum Periksa Mantan Dirut Pertamina Nicke Widyawati

BeritaNasional.com - Mantan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati belum masuk daftar terperiksa dalam korupsi tata kelola minyak dan produk kilang pada PT Pertamina, Subholding, dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) pada 2018-2023.

Demikian hal itu diakui Direktur Penyidikan Jampidsus Abdul Qohar ketika disinggung soal pemeriksaan Nicke yang mana periode kasus tersebut seiring dengan jabatannya selaku Direktur Utama PT Pertamina kala itu.

“Seingat saya, belum ya,” kata Qohar saat ditanya awak media pada Selasa (25/2/2025).

Kendati demikian, Qohar menegaskan kasus ini belum memiliki keterkaitan dengan Nicke. Meskipun dari pengembangan korupsi yang merugikan negara sebesar Rp 193,7 triliun tak menutup kemungkinan ada tersangka lain.

“Tentu semua sudah tahu kalau yang tadi malam itu kan ada tujuh tersangka. Pertanyaannya, apakah Bu Nicke Widyawati atau yang lain bisa jadi tersangka? Kalau yang saya sebut saat ini Bu Nicke belum jadi tersangka. Karena hanya tujuh tadi malam,” katanya.

“Tapi, apakah ada pihak lain yang berpotensi? Ini penyidik lagi mendalami. Terhadap siapa pun yang terlibat, apabila buktinya cukup, maka sudah barang tentu sesuai dengan ketentuan perundangan akan ditetapkan sebagai tersangka,” tambah Qohar.

Sebelumnya, dalam kasus ini, total ada tujuh tersangka yang terseret sebagai tersangka yakni Riva Siahaan selaku Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina Patra Niaga, dan Yoki Firnandi selaku Dirut PT Pertamina International Shipping.

Kemudian, tersangka lainnya, yakni Sani Dinar Saifuddin selaku Direktur Optimasi Feedstock dan Produk PT Kilang Pertamina Internasional Agus Purwono selaku Vice President Feedstock Manajemen PT Kilang Pertamina Internasional.

Lalu, Muhammad Kerry Andrianto Riza selaku Beneficial PT Navigator Khatulistiwa yang merupakan anak dari saudagar minyak Mohammad Riza Chalid.

Kemudian, DW selaku Komisaris PT Navigator Khatulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim, dan DRJ selaku Komisaris PT Jenggala Maritim sekaligus Dirut PT Orbit Terminal Mera.

Adapun kasus ini bermula dari tersangka Riva Siahaan (RS) Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina Patra Niaga yang mengimpor minyak Ron 90 atau sejenis pertalite. Namun, diolah sedemikian rupa menjadi Ron 92 atau pertamax.

Semua minyak itu dipesan oleh RS dengan mengimpor minyak mentah melalui PT Kilang Pertamina Internasional dan produk kilang oleh PT Pertamina Patra Niaga dengan melibatkan DMUT/Broker yang salah satunya adalah perusahaan Muhammad Kerry Andrianto Riza (MKAR).

Padahal saat itu Pertamina diwajibkan mencari pasokan minyak bumi dari kontraktor dalam negeri sebelum merencanakan impor. Sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Permen ESDM Nomor 42 Tahun 2018.

Jadi, para tersangka telah dijerat dengan Pasal 2 Ayat 1 Juncto Pasal 3 Juncto Pasal 18 UU Tipikor Juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP. Atas dugaan perbuatan melawan hukum yang telah mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 193,7 triliun.