Pemimpin Negara-negara Eropa Dukung Rencana Arab untuk Rekonstruksi Gaza

BeritaNasional.com - Sejumlah negara Eropa menyatakan dukungan terhadap rencana membangun kembali wilayah Gaza, Palestina, dengan anggaran USD 53 miliar yang diinisiatori negara-negara Arab.

Rencana tersebut bertujuan untuk memperbaiki kondisi kehidupan warga Gaza tanpa harus memindahkan mereka dari wilayah tersebut.

Namun, rencana rekonstruksi yang disusun Mesir dan mendapat dukungan dari para pemimpin Arab ini telah ditolak oleh Israel dan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. 

Trump justru menawarkan visinya untuk menjadikan Gaza sebagai Riviera Timur Tengah.

Dilansir dari BBC News pada Minggu (9/3/2025), Menteri Luar Negeri Prancis, Jerman, Italia, dan Inggris menyambut baik inisiatif tersebut yang mencakup program pembangunan selama lima tahun. 

Mereka menyebut rencana ini sebagai langkah yang realistis dalam upaya memulihkan Gaza.

"Proposal ini menjanjikan perbaikan yang cepat dan berkelanjutan terhadap kondisi kehidupan yang menyedihkan bagi rakyat Gaza," demikian pernyataan keempat negara tersebut.

Dalam usulan tersebut, Gaza akan dikelola sementara oleh sebuah komite ahli independen, sementara pasukan penjaga perdamaian internasional akan ditempatkan di wilayah tersebut. 

Komite ini akan bertugas mengawasi distribusi bantuan kemanusiaan dan mengelola urusan pemerintahan di bawah pengawasan Otoritas Palestina.

Usulan ini muncul di tengah kekhawatiran akan rapuhnya kesepakatan gencatan senjata yang sedang berlangsung di Gaza. 

Setelah fase pertama gencatan senjata selama enam minggu berakhir pada 1 Maret, ada risiko besar perjanjian ini tidak berlanjut ke tahap berikutnya.

Israel telah memblokir masuknya bantuan ke Gaza dalam upaya menekan Hamas agar menerima proposal baru dari AS terkait perpanjangan gencatan senjata. 

Usulan ini mencakup pembebasan lebih banyak sandera Israel sebagai imbalan atas tahanan Palestina. 

Namun, Hamas menegaskan bahwa tahap kedua gencatan senjata, termasuk penarikan penuh pasukan Israel, harus segera dimulai sesuai kesepakatan awal.

Sementara itu, Israel berencana mengirim tim negosiasi ke Qatar pada Senin (11/3/2025) untuk membahas kemungkinan perpanjangan gencatan senjata. 

Juru bicara Hamas, Abdel Latif al-Qanoua, menyatakan bahwa ada indikator positif menjelang perundingan pekan depan.

Rencana rekonstruksi yang didukung negara-negara Arab ini dipandang sebagai alternatif terhadap gagasan Trump, yang mengusulkan agar AS mengambil alih Gaza dan memindahkan penduduknya. 

Mesir telah mempresentasikan rencana tersebut dalam pertemuan darurat Liga Arab pada Selasa lalu dan mendapat sambutan positif dari Otoritas Palestina serta Hamas.

Namun, Gedung Putih dan Kementerian Luar Negeri Israel menyatakan bahwa rencana tersebut tidak mempertimbangkan realitas yang ada di Gaza. 

"Penduduk tidak dapat hidup secara manusiawi di wilayah yang dipenuhi puing-puing dan persenjataan yang belum meledak," ujar Brian Hughes, juru bicara Dewan Keamanan Nasional Trump, pada Selasa (4/3/2025) malam waktu setempat.

Hughes juga menegaskan bahwa "Presiden Trump mendukung visinya untuk membangun kembali Gaza yang bebas dari Hamas."

Dalam pernyataan bersama, keempat negara Eropa menyatakan komitmennya untuk bekerja sama dengan inisiatif Arab tersebut. Mereka juga mengapresiasi langkah negara-negara Arab dalam menyusun rencana tersebut.

"Hamas tidak boleh memerintah Gaza dan tidak boleh menjadi ancaman bagi Israel lagi," demikian isi pernyataan keempat negara Eropa tersebut. 

Mereka juga menekankan pentingnya peran Otoritas Palestina dalam memimpin Gaza serta menerapkan agenda reformasi yang telah direncanakan.

Sejak konflik meletus, hampir seluruh dari 2,3 juta penduduk Gaza telah mengungsi. Israel melancarkan operasi militernya sebagai respons atas serangan Hamas pada Oktober 2023 yang menewaskan sekitar 1.200 orang dan menyebabkan 251 orang lainnya disandera.

Gaza mengalami kehancuran besar dengan dampak kemanusiaan yang luar biasa. Menurut Kementerian Kesehatan yang dikelola Hamas, lebih dari 48.000 warga Palestina telah tewas akibat aksi militer Israel. Selain itu, banyak infrastruktur penting di Gaza yang hancur akibat serangan udara.

Dengan kondisi ini, komunitas internasional terus mendorong upaya diplomasi untuk menghentikan kekerasan dan membangun kembali Gaza guna meningkatkan kesejahteraan warganya.