Kelola Uang Rp 171 Triliun untuk MBG, Kepala BGN Minta Pendampingan Jaksa Agung

BeritaNasional.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana meminta kepada Jaksa Agung, ST Burhanuddin beserta jajaran untuk memberikan pendampingan terhadap program makan bergizi gratis (MBG).

Permintaan disampaikan Dadan kepada Burhanuddin ketika meminta beberapa hal diantaranya pendampingan, mitigasi, dan sekaligus pengawasan dari Kejaksaan Agung (Kejagung) RI, 

“Jadi, tujuan kami datang ke sini adalah untuk mendapatkan itu semua dan dari mekanisme kerjanya kami sudah sepakati nanti akan ada yang in charge dari Kejaksaan Agung yang selalu mendampingi kami,” kata Dadan usai pertemuan, Kamis (20/3/2025).

Dadan menjelaskan alasan permintaan ini, karena BGN selaku badan yang bertanggung jawab atas program prioritas MBG. Dengan mengelola APBN 2025 mencapai Rp 171 triliun untuk melayani puluhan juta penerima manfaat MBG 

“Dan untuk melakukan percepatan-percepatan, melayani sekian banyak penerimaan manfaat, pengadaan yang luar biasa besar. Saya kira kami tidak mampu melakukannya sendiri,” ujarnya.

Sebagai langkah konkret, disepakati bahwa Kejaksaan Agung akan in charge mendampingi Badan Gizi Nasional dalam berbagai aspek, termasuk legal opinion, legal assistance, serta pengawalan dalam proses pelelangan agar pelaksanaan program berjalan sesuai dengan prinsip good governance.

“Kita harus berusaha menghindari kebocoran anggaran. Dengan adanya pendampingan dan pengawasan dari Kejaksaan Agung, potensi permasalahan dapat diperkecil dan dilakukan mitigasi sebelum eksekusi anggaran dalam jumlah besar dilakukan,” tegas Jaksa Agung, ST Burhanuddin.

Atas kerja sama kedua belah pihak antara BGN dengan Kejagung, diharapkan dapat mempercepat implementasi program- program gizi nasional yang berdampak luas bagi masyarakat, dengan tata kelola yang transparan dan bertanggung jawab.

“Badan ini adalah badan baru dan tentunya memerlukan support karena dimanapun juga, beliau harus lari cepat. Dan kalau lari cepat pasti ada hal-hal yang kebijakan-kebijakan yang harus diambil dan tentunya memerlukan pengawalan kami,” tuturnya.