Berita Pemberantasan Korupsi

Eks Jampidsus Kejagung Febrie Adriansyah (tengah) menyampaian keterangan pers kepada wartawan. (BeritaNasional/Elvis Sendouw)

HUKUM

KPK Sebut Belum Ada Alasan Ambil Alih Perkara Febrie Adriansyah

Kamis, 23 Juli 2026 | 07:16 WIB

BeritaNasional.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan belum akan mengambil alih penanganan perkara yang berkaitan dengan eks Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie...

Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni. (Foto/istimewa).

HUKUM

KPK Ungkap Alasan Belum Panggil Raja Juli dalam Kasus Kuansing

Kamis, 23 Juli 2026 | 06:04 WIB

BeritaNasional.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjelaskan alasan belum memanggil Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dalam dugaan korupsi yang menjerat Bupati Kuantan Singingi nonaktif Suhardiman...

Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi. (Beritanasional.com/Oke Atmaja)

HUKUM

KPK Tahan Tiga Tersangka Baru Kasus Suap Dana Hibah Pokmas Jatim

Rabu, 22 Juli 2026 | 18:49 WIB

BeritaNasional.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan tiga tersangka dari pihak pemberi dalam pengembangan penyidikan dugaan suap pengurusan dana hibah kelompok masyarakat (Pokmas) APBD Pemerintah...

HUKUM

KPK Terbitkan 2 Sprindik Baru Pengembangan Kasus Korupsi Impor Bea Cukai

Rabu, 22 Juli 2026 | 11:08 WIB

BeritaNasional.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerbitkan dua surat perintah penyidikan (sprindik) baru hasil pengembangan perkara dugaan korupsi importasi di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Plt Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein. (Foto/Istimewa)

HUKUM

Korupsi Bupati Lombok Barat, KPK Petakan Perusahaan Penerima Fee 3 Persen

Rabu, 22 Juli 2026 | 10:09 WIB

BeritaNasional.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memetakan sejumlah perusahaan yang diduga dipinjam namanya oleh tersangka Sudirman (SUD).

Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Silmy Karim (kiri) berjalan dengan mengenakan rompi tahanan dan tangan terborgol usai menjalani pemeriksaan. (Beritanasonal.com/HO/Oke Atmaja)

HUKUM

KPK Kembangkan Kasus Silmy Karim ke TPPU, Aset 8 Tersangka Mulai Disita

Rabu, 22 Juli 2026 | 09:15 WIB

BeritaNasional.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai mengembangkan penyidikan perkara dugaan pemerasan terkait izin tinggal terbatas warga negara asing (WNA).

Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zain. (Beritanasional.com/Oke Atmaja)

HUKUM

Bupati Lombok Barat Berpotensi Dijerat TPPU, KPK Temukan 29 Aset Tak Dilaporkan

Rabu, 22 Juli 2026 | 07:45 WIB

BeritaNasional.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang menjerat Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini (LAZ) dengan tindak pidana pencucian uang (TPPU) atas 29 tanah....

Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini (kanan) berjalan menuju mobil tahanan usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK. (Beritanasional.com/Oke Atmaja)

HUKUM

KPK Ungkap Ironi Kasus Lalu Ahmad, Korupsi Terjadi saat Warga Sulit Akses Air Bersih

Rabu, 22 Juli 2026 | 06:12 WIB

BeritaNasional.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai perkara dugaan korupsi yang menjerat Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini (LAZ) sebagai sebuah ironi. Pasalnya, kasus dugaan...

Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini. (BeritaNasional/IG Lalu Ahmad Zaini)

HUKUM

KPK Bongkar Catatan Integritas Pemkab Lombok Barat, SPI Masuk Zona Rentan

Selasa, 21 Juli 2026 | 17:20 WIB

BeritaNasional.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai operasi tangkap tangan (OTT) di Pemerintah Kabupaten Lombok Barat menunjukkan komitmen terhadap integritas belum sepenuhnya menjadi landasan dalam...

Plt Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein (Beritanasional/Panji)

HUKUM

KPK: Bupati Lombok Barat Diduga Terima Alphard, iPhone, hingga Dana Lebaran

Selasa, 21 Juli 2026 | 16:55 WIB

BeritaNasional.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap dugaan penerimaan suap dan gratifikasi yang melibatkan Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini dan Direktur Utama PT Air...