Berita Penerima - Berita Nasional

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani. (BeritaNasional/Ahda)

PENDIDIKAN

DPR Respons Wacana SPP SMA/SMK Jabar, Minta Siswa Kurang Mampu Tak Terdampak

Minggu, 19 Juli 2026 | 11:15 WIB

BeritaNasional.com - Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani menanggapi wacana reaktivasi Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) di SMA dan SMK Jawa Barat.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini (Foto/Fraksi Golkar)

POLITIK

DPR Minta BGN Kaji Rencana Pembatasan Penerima MBG untuk Siswa Desil 8-10

Minggu, 19 Juli 2026 | 10:29 WIB

BeritaNasional.com - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini mendukung langkah Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan efisiensi anggaran. Namun, terkait rencana membatasi penerima manfaat...

Mantan Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Praswad Nugraha. (BeritaNasional/Panji)

HUKUM

Eks Penyidik KPK: Penolakan Laporan Gratifikasi Harus Berlanjut ke Penegakan Hukum

Sabtu, 18 Juli 2026 | 18:28 WIB

BeritaNasional.com - Eks Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Praswad Nugraha meminta lembaga antirasuah segera membuka penyelidikan baru.

Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo. (BeritaNasional/dok Golkar)

EKBIS

DPR Ingatkan Perdagangan Karbon Jangan Korbankan Kelestarian Hutan

Sabtu, 18 Juli 2026 | 17:00 WIB

BeritaNasional.com - Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo menegaskan perdagangan karbon (carbon trading) tidak boleh menggeser tujuan utama pengelolaan hutan, yakni menjaga kelestarian ekosistem.

Ketua IM57+ Institute Lakso Anindito. (BeritaNasional/Ami)

HUKUM

IM57+ Minta KPK Beri Kepastian Hukum Status Uang Amplop Raja Juli

Sabtu, 18 Juli 2026 | 16:00 WIB

BeritaNasional.com - IM57+ Institute meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan kepastian hukum terkait status uang dalam kasus pemberian amplop dari Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) nonaktif...

Mantan penyidik KPK Praswad Nugraha (dua dari kiri) saat diwawancarai. (BeritaNasional/Panji)

HUKUM

Praswad Nugraha Sebut Laporan Gratifikasi Raja Juli Tak Hentikan Proses Hukum

Sabtu, 18 Juli 2026 | 15:40 WIB

BeritaNasional.com - Eks Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Praswad Nugraha menegaskan pelaporan maupun penolakan atas suatu pemberian tidak otomatis mengakhiri proses hukum.

Anggota Komisi V DPR RI Ahmad Safei. (BeritaNasiona/dok TVParlemen)

PENDIDIKAN

DPR Minta Pemeliharaan Sekolah Rakyat Ditangani Khusus, Jangan Dibebankan kepada Guru

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:29 WIB

BeritaNasional.com - Anggota Komisi V DPR RI Ahmad Safei meminta pemerintah menyiapkan sistem pemeliharaan khusus bagi Sekolah Rakyat agar pengelolaan aset tidak membebani tenaga pendidik.

HUKUM

IM57+ Desak KPK Buka Penyelidikan Dugaan Suap di Balik Amplop Raja Juli

Sabtu, 18 Juli 2026 | 09:17 WIB

BeritaNasional.com - IM57+ Institute mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka penyelidikan dugaan suap terkait pemberian amplop dari Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) Riau nonaktif Suhardiman Amby...

Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi. (Beritanasional.com/Oke Atmaja)

PERISTIWA

KPK Tolak Laporan Gratifikasi Raja Juli karena Sudah Masuk Ranah Penyidikan

Jumat, 17 Juli 2026 | 16:12 WIB

BeritaNasional.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menolak laporan gratifikasi yang diajukan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni terkait dugaan penerimaan amplop dari Bupati Kuantan Singingi (Kuansing),...

Komisi Pemberantasan Korupsi. (Beritanasional.com/Oke Atmaja)

HUKUM

KPK Tolak Laporan Gratifikasi Menhut Raja Juli Antoni, Ini Alasannya

Jumat, 17 Juli 2026 | 14:18 WIB

BeritaNasional.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menolak laporan gratifikasi Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni terkait dugaan penerimaan amplop dari Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) nonaktif,...