Berita Revisi Kuhap - Berita Nasional

Peremajaan kawasan kompleks parlemen MPR/DPR/DPD RI. (BeritaNasional/Elvis Sendouw)

HUKUM

Komisi III DPR: RUU Perampasan Aset Dibahas Setelah Revisi KUHAP Rampung

Selasa, 06 Mei 2025 | 17:21 WIB

BeritaNasional.com - Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS, Nasir Djamil, menyatakan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset kemungkinan baru akan dibahas setelah revisi...

Gedung Kejaksaan Agung RI. (BeritaNasional/Oke Atmaja)

HUKUM

Komisi Kejaksaan Nilai Produk Jurnalistik Tidak Bisa Masuk Delik Pidana

Sabtu, 03 Mei 2025 | 23:03 WIB

BeritaNasional.com - Komisi Kejaksaan (Komjak) menegaskan bahwa produk jurnalistik tidak dapat dipidana, meskipun mengandung kritik terhadap lembaga pemerintah.

HUKUM

Ikadin Minta RKUHAP Tak Batasi Advokat Beropini di Luar Persidangan

Sabtu, 03 Mei 2025 | 09:00 WIB

BeritaNasional.com - Ketua Umum Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin) Maqdir Ismail meminta Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) tak membatasi advokat beropini di luar persidangan.

Suasana rapat anggota DPR di Komisi III. (BeritaNasional/Ahda)

POLITIK

Komisi III DPR Soal Alasan Revisi KUHAP: Ibarat Rel untuk Antarkan KUHP

Sabtu, 26 April 2025 | 09:35 WIB

BeritaNasional.com - Anggota Komisi III DPR RI Rudianto Lallo mengungkap pentingnya revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). KUHAP ini diperlukan ibarat rel agar KUHP...

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Senayan. (BeritaNasional/Elvis Sendouw)

POLITIK

Komisi III DPR Tunda Pembahasan Revisi KUHAP

Kamis, 17 April 2025 | 16:20 WIB

BeritaNasional.com - Komisi III memutuskan menunda pembahasan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Awalnya, revisi KUHAP direncanakan dibahas dalam Masa Sidang III Tahun 2024-2025.

Ilustrasi gedung DPR RI. (BeritaNasional/Elvis)

HUKUM

AJI Minta Komisi III DPR Hapus Pasal Larangan Liputan Langsung Persidangan dalam Revisi KUHAP

Selasa, 08 April 2025 | 19:06 WIB

BeritaNasional.com - Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Nany Afrida meminta Komisi III DPR menghapus aturan pelarangan liputan siaran langsung di pengadilan dalam draf revisi...

Koalisi Masyarakat Sipil setelah bertemu dengan Komisi III DPR. (BeritaNasional/Ahda)

POLITIK

Bertemu Ketua Komisi III DPR, Koalisi Masyarakat Sipil Minta Proses Revisi KUHAP Terbuka

Selasa, 08 April 2025 | 17:05 WIB

BeritaNasional.com - Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pembaharuan KUHAP menemui Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman dalam rangka membahas revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)...

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. (BeritaNasional/Elvis).

POLITIK

Pimpinan DPR: Belum Ada Rencana Membahas Revisi UU Polri dan RUU Kejaksaan

Senin, 31 Maret 2025 | 19:20 WIB

BeritaNasional.com - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memastikan belum ada rencana membahas revisi UU Polri dan RUU Kejaksaan. Kedua revisi UU itu belum...

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman (Beritanasional/Elvis)

HUKUM

Revisi KUHAP Aturan Penangkapan Harus Ada 2 Alat Bukti, DPR: Supaya Tak Ada Lagi Salah Tangkap

Kamis, 27 Maret 2025 | 19:30 WIB

BeritaNasional.com - Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merumuskan aturan baru terkait penangkapan. Pasal 88 revisi KUHAP berbunyi, penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga melakukan...

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman. (BeritaNasional/Ahda)

POLITIK

Bahas Peliputan Sidang dalam Revisi KUHAP, DPR Undang Dewan Pers hingga Forum Pemred 8 April

Kamis, 27 Maret 2025 | 14:18 WIB

BeritaNasional.com - Komisi III DPR akan mengundang Dewan Pers, AJI, PWI dan forum pemimpin redaksi (pemred) dalam dengar pendapat umum pada 8 April 2025.