Komisi IX DPR Desak Kemenkes Evaluasi Rumah Sakit Pendidikan Usai Kasus Kekerasan Seksual di RSHS

BeritaNasional.com - Kasus Kekerasan Seksual di RSHS, Komisi IX DPR Minta Kemenkes Turun Tangan Evaluasi Rumah Sakit Pendidikan di Indonesia 

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher meminta Kementerian Kesehatan turun tangan dan melal evaluasi menyeluruh terhadap rumah sakit pendidikan di Indonesia. Menyusul kasus kekerasan seksual dokter PPDS dari Unpad.

Netty menilai kepercayaan masyarakat terhadap layanan kesehatan harus dijaga melalui integritas dan profesionalisme tenaga medis.

"Komisi IX DPR RI akan memantau penanganan kasus ini, termasuk proses hukumnya. Tidak boleh ada toleransi terhadap pelaku kekerasan seksual. Ini soal keselamatan dan martabat manusia," ujar Netty dalam keterangannya, Sabtu (12/4/2024).

Politikus PKS ini mendorong evaluasi mekanisme pengawasan peserta didik di Rumah Sakit Hasan Sadikin.

Netty menilai kasus ini terjadi karena kelengahan sistemik dalam pengawasan dan pembinaan terhadap dokter PPDS.

"RSHS harus mengevaluasi mekanisme pengawasan terhadap peserta didik, membangun sistem pelaporan yang aman dan berpihak pada korban, serta memastikan pendampingan psikologis bagi korban," ujarnya.

Netty pun mengecam keras kasus kekerasan seksual itu. Hal ini bukan hanya sekadar pelanggaran etika yang bisa ditoleransi.

"Ini bukan sekadar pelanggaran etika, tapi juga bentuk kekerasan seksual yang tidak boleh ditoleransi. Apalagi ini terjadi di ruang layanan publik seperti rumah sakit. Korban harus dilindungi, dan pelaku harus diproses secara adil tanpa pandang bulu," ujarnya.

Netty juga mengusulkan kepada Pimpinan Komisi IX memanggil Kementerian Kesehatan dan Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran (FK Unpad) guna meminta klarifikasi serta mendorong pembenahan sistemik dalam tata kelola pendidikan dokter spesialis.

"Perlu komitmen serius dari semua pihak untuk menciptakan lingkungan kerja dan belajar yang aman dan bebas dari kekerasan. Kekerasan seksual tidak cukup diselesaikan dengan permintaan maaf. Harus ada perubahan sistem, penegakan hukum, dan budaya organisasi yang melindungi korban serta mencegah kejadian serupa terulang," ujarnya.

Netty juga menegaskan bahwa core pembinaan terhadap residen sebagai mahasiswa PPDS FK Unpad harus menjadi perhatian utama. 

"Karena para residen adalah mahasiswa yang secara akademik dan etik dibina oleh FK Unpad, maka tanggung jawab pembinaan karakter, profesionalisme, dan etika berada di bawah institusi pendidikan, bukan hanya rumah sakit tempat mereka belajar klinis," tambahnya.