Sinergi KPK dan Kementerian BUMN: Awasi Dana Negara dari Hulu ke Hilir

BeritaNasional.com -  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berupaya memperkuat sinergi dalam pengawasan terhadap sektor korporasi negara (BUMN).

Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua KPK, Agus Joko Pramono, sebagai respons atas kunjungan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, ke Gedung Merah Putih KPK.

"Untuk menjaga kepercayaan publik dan memastikan dana negara dikelola secara bersih serta efisien," ujar Agus dalam keterangan tertulis, Rabu (30/4/2024).

Agus menjelaskan bahwa komitmen tersebut disepakati dalam audiensi antara KPK dan Kementerian BUMN, yang berlangsung di kantor KPK bersama Erick Thohir.

“Ini adalah upaya untuk memperkuat sinergi dalam pengawasan sektor korporasi milik negara. Pertemuan ini menjadi titik awal dalam menyelaraskan pengawasan,” tuturnya.

Menurut Agus, pengawasan akan difokuskan pada regulasi dan perencanaan program-program di lingkungan Kementerian BUMN secara sistemik. Ia menekankan bahwa upaya pencegahan korupsi idealnya dimulai sejak tahap perencanaan.

“Kita ingin mengetahui rencana aktivitas BUMN sejak awal agar dapat diawasi dari hulu ke hilir mulai dari mitigasi jangka pendek hingga pembentukan sistem jangka panjang,” ujarnya.

Sementara itu, Erick Thohir menyampaikan bahwa kunjungannya ke KPK bertujuan membahas penguatan sistem agar pengawasan terhadap BUMN menjadi lebih efektif.

"Sehingga nanti ada kesepakatan yang efektif sesuai dengan perubahan yang terjadi sekarang, termasuk Undang-Undang BUMN yang ada," ujar Erick.

Ia menuturkan bahwa Kementerian BUMN mengalami perubahan dalam penugasan dan pola kerja, sehingga dibutuhkan pengawasan yang tersistem dan terstruktur.

“Kita akan membangun sistem yang didukung penuh oleh KPK. Sejak awal, Kementerian BUMN memang sudah berkomitmen melakukan bersih-bersih,” lanjutnya.

Erick juga menekankan pentingnya upaya pencegahan sebagai langkah menekan kasus dugaan korupsi di BUMN, meskipun ia menyadari sepenuhnya bahwa korupsi tidak bisa dihilangkan sepenuhnya.

“Itu yang kita dorong. Tujuannya agar kita bisa menekan kasus korupsi. Kita menekan, bukan menghilangkan, karena memang tidak mungkin,” kata Erick.

“Kenapa tidak mungkin? Bukan karena kita tidak mampu, tapi karena sistem dan kepemimpinan yang harus dibangun. Inilah alasan mengapa sinergi ini menjadi penting,” tandasnya.