Pimpinan DPR Masih Pertimbangkan Revisi UU Pemilu

BeritaNasional.com - Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan, pimpinan DPR masih menimbang-nimbang pembahasan revisi UU Pemilu. Karena itu pimpinan belum menetapkan apakah revisi UU Pemilu dibahas di Badan Legislasi (Baleg) DPR atau di Komisi II.

Pertimbangannya adalah harus melihat situasi di lapangan. Apakah akan banyak yang dibahas dalam revisi UU Pemilu.

"Ini juga sedang kita lihat situasi di lapangannya, apakah gimana situasi di lapangan setelah hari-hari ini, apakah memerlukan hal yang lebih banyak pembahasannya," ujar Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (7/5/2025).

Puan mengatakan, pimpinan DPR masih berdiskusi lebih lanjut terkait alat kelengkapan dewan yang membahas revisi UU Pemilu.

"Sehingga perlu dilakukan pembahasan di komisi, apakah hanya perlu dibahas di baleg. Ini pikiran dari teman-teman DPR sedang mendiskusikan hal tersebut," katanya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Ahmad Doli Kurnia terbuka revisi UU Pemilu tidak harus dibahas di Baleg. 

Ia tidak masalah apabila Komisi II ingin menggarapnya. Bagi Doli yang penting revisi UU Pemilu segera dibahas.

"Mau komisi dua, boleh, mau di baleg, nggak ada masalah, mau di pansus juga oke. Yang penting segera dibahas," kata Doli kepada wartawan, dikutip Jumat (18/4/2025).

Revisi UU Pemilu itu saat ini menjadi penugasan Baleg. Untuk mengubahnya harus menggelar rapat kerja dengan pemerintah untuk mengubah Prolegnas.

"Jadi kalau pun nanti misalnya mau diubah ke Komisi II, harus rapat dulu dengan pemerintah perubahan prolegnas. Karena di dalam Prolegnas sekarang kecantumnya di Baleg Kenapa di baleg? Karena tadi komisi dua ngedrop," katanya.

Doli justru heran dengan protes Komisi II. Karena Komisi II sendiri yang memprioritaskan revisi UU ASN daripada UU Pemilu.

"ASN yang dimasukin. Makanya saya heran kok mereka protes terhadap keputusan yang mereka ambil sendiri," katanya.