Usut Pemerasan TKA di Kemnaker, KPK Panggil 4 Saksi Hari Ini

BeritaNasional.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengusut kasus dugaan pemerasan terhadap tenaga kerja asing (TKA) oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).

Sebagai informasi, pemerasan tersebut dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Ditjen Binapenta dan PKK).

Menurut Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, tim penyidik lembaga antirasuah memanggil empat orang saksi yang diduga mengetahui peristiwa tersebut untuk memberikan keterangan.

"Hari ini KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi dugaan korupsi pengurusan rencana penggunaan TKA di Kemnaker," ujar Budi dalam keterangan tertulis, Rabu (11/6/2025).

Berikut para saksi yang dipanggil KPK:

1. Ruslan Irianto Simbolon – Pengantar Kerja Ahli Utama di Ditjen Binapenta dan PKK Kementerian Ketenagakerjaan (2021–2025)

2. Heri Sudarmanto – Mantan Sekjen Kemenaker, Mantan Direktur PPTKA Kemenaker (sebelum tahun 2017)

3. M. Andi – Pensiunan Kontraktor CV Sumber Roll A Door

4. Agus Mulyana – Karyawan PT Samyang Indonesia

"Para saksi diperiksa di Gedung Merah Putih," tambahnya.

Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan delapan tersangka yang diduga melakukan pemerasan terhadap tenaga kerja asing yang akan bekerja di Indonesia.

Pelaksana Harian (Plh) Direktur Penyidikan KPK, Budi Sukmo, menyatakan bahwa para TKA diperas saat mengurus perizinan.

Perizinan tersebut harus dilakukan melalui Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Ditjen Binapenta dan PKK).

"Kewenangan pengeluaran RPTKA ini ada di Ditjen Binapenta. Dari sini ternyata ada celah-celah dalam proses pembuatan RPTKA," ujar Budi Sukmo.

Salah satu tersangka adalah Staf Ahli Menteri Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Internasional, Haryanto (HYT).

Budi menyebut bahwa Haryanto menerima uang senilai Rp 18 miliar dalam kasus dugaan pemerasan terhadap TKA tersebut.

"Sampai saat ini, berdasarkan alat bukti yang kami miliki, HYT menerima sekurang-kurangnya Rp 18 miliar," ujarnya.

Budi juga mengungkapkan bahwa tujuh tersangka lainnya menerima uang pemerasan dalam jumlah yang berbeda selama periode 2019–2024:

Suhartono (Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker 2020–2023): sekitar Rp 460 juta

Wisnu Pramono (Direktur PPTKA Kemnaker 2017–2019): sekitar Rp 580 juta

Devi Anggraeni (Direktur PPTKA Kemnaker 2024–2025): sekitar Rp 2,3 miliar

Gatot Widiartono (Koordinator Analisis dan PPTKA Kemnaker 2021–2025): sekitar Rp 6,3 miliar

Putri Citra Wahyoe (Petugas Saluran Siaga RPTKA 2019–2024 dan verifikator pengesahan RPTKA 2024–2025): sekitar Rp 13,9 miliar

Jamal Shodiqin (Analis TU Direktorat PPTKA 2019–2024 dan Pengantar Kerja Ahli Pertama Direktorat PPTKA 2024–2025): sekitar Rp 1,8 miliar

Alfa Eshad (Pengantar Kerja Ahli  Kemnaker 2018–2025): sekitar Rp 1,1 miliar

Dengan demikian, total uang yang diterima oleh delapan tersangka dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan rencana penggunaan TKA mencapai sekitar Rp 53 miliar.