Golkar Dukung Relaksasi Impor 10 Komoditas

BeritaNasional.com -  Partai Golkar mendukung kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang merelaksasi impor 10 komoditas melalui pencabutan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024, yang kini digantikan dengan pendekatan sektoral.

Anggota Komisi VI DPR  Gde Sumarjaya Linggih menyatakan secara umum Partai Golkar mendukung kebijakan relaksasi karena bisa menjadi angin segar dengan banyaknya pilihan barang murah dan berkualitas.

“Kami memahami semangat deregulasi ini untuk menghadapi situasi global. Memang perlu diberikan fondasi kuat pada sektor industri nasional," tuturnya, Rabu (2/7/2025).

Sebanyak 10 komoditas yang masuk dalam prioritas deregulasi, yakni produk kehutanan (tidak ada larangan terbatas/lartas), pupuk bersubsidi (tidak ada lartas), bahan baku plastik (tidak ada lartas), bahan bakar lain (tidak ada lartas), sakarin, siklamat, preparat bau-bauan mengandung alkohol (hanya Lembaga Surveyor), bahan kimia tertentu (hanya Lembaga Surveyor), mutiara (hanya Lembaga Surveryor), food tray (tidak ada lartas), alas kaki (hanya Lembaga Surveyor) serta sepeda roda dua dan roda tiga (hanya Lembaga Surveyor).

Pria yang akrab disapa Demer ini juga mengingatkan perlu kehati-hatian dalam menjalankan kebijakan tersebut, agar industri dalam negeri tidak terpuruk akibat masuknya barang impor murah yang membanjiri pasar.

Maka langkah deregulasi tersebut harus dibarengi dengan sistem pengawasan dan evaluasi ekstra ketat dan rutin dari instansi pemerintah terkait.

"Pemerintah harus memilah, komoditas yang diberi relaksasi tidak menghancurkan produk lokal terutama sektor yang sedang tumbuh dan industri padat karya yang banyak melibatkan tenaga kerja lokal,” ungkapnya.

Terkait dengan hal itu, dia akan mengusulkan mengundang mitra terkait ke DPR untuk menjelaskan kebijakan itu, termasuk peta jalan perdagangan luar negeri di tengah gejolak global saat ini, program hilirisasi, substitusi impor, dan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

"Diharapkan pemerintah juga bisa menjelaskan soal daftar 10 komoditas yang mendapat relaksasi ke DPR," ucap dia.

Pun partai berlambang pohon beringin ini mendukung upaya pemerintah Presiden Prabowo melakukan efisiensi logistik dan kelancaran arus barang.

Ia menyebut pemerintah harus memastikan agar kebijakan tersebut menjadi penguatan industri nasional, termasuk skala UMKM, utamanya untuk keperluan substitusi bahan baku industri yang tengah tumbuh.

Sebelumnya, pemerintah menetapkan relaksasi pada 10 komoditas atau barang impor.

Dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (30/6), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto menyampaikan kebijakan tersebut merupakan salah satu kebijakan deregulasi yang menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto, terutama untuk menghadapi ketidakpastian dan hal yang terjadi atau tidak bisa diperkirakan, terkait dengan perkembangan perdagangan dan perekonomian dunia. (Antara)