Pratikno: Indonesia Butuh 70 Ribu Dokter Spesialis, Dual Track Jadi Solusi

Oleh: Tim Redaksi
Kamis, 28 Agustus 2025 | 10:00 WIB
Menko PMK Pratikno. (Foto/Kemenko PMK)
Menko PMK Pratikno. (Foto/Kemenko PMK)

BeritaNasional.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menekankan pentingnya penerapan dual track system dalam pendidikan dokter spesialis untuk menjawab kebutuhan tenaga medis yang mendesak di Indonesia.

“Kita membutuhkan lebih banyak dokter, kita butuh mereka secepatnya. Butuh banyak, butuh secepatnya, dan butuh para dokter ada di mana-mana,” tegas Pratikno dikutip dari siaran persnya, Kamis (28/8/2025).

Pratikno menyebut kekurangan tenaga kesehatan di Indonesia masih sangat besar. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, Indonesia membutuhkan tambahan sekitar 70.000 dokter spesialis pada tahun 2032. Lebih dari sekadar jumlah, Pratikno menekankan bahwa ketimpangan geografis juga menjadi masalah serius.

“Ini lebih dari sekedar ketimpangan, tetapi kita belum mampu memenuhi janji kita, janji konstitusional kita untuk memberikan pelayanan kesehatan yang merata bagi seluruh masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, kita harus bertindak cepat dengan cara-cara yang extraordinary, tidak dengan biasa-biasa saja karena masalah yang kita hadapi luar biasa,” ujarnya.

Ia mendorong agar percepatan pemenuhan dokter spesialis dilakukan melalui dual track system dengan model university-based dan hospital-based. Menurutnya, kedua jalur ini bukanlah kompetisi, melainkan harus saling melengkapi.

“Antara university-based dan hospital-based untuk pendidikan spesialis ini bukan kompetisi, tetapi adalah komplementaritas. Bukan saling berkompetisi, tetapi saling mengisi. Bukan pembagian kapasitas, tetapi perkalian kapasitas,” jelasnya.

Pratikno menekankan bahwa PPDS cepat harus berjalan dengan dua jalur: university-based (Kemdiktisaintek) dan hospital-based (Kemenkes). Tujuannya agar jumlah dokter spesialis bisa dipenuhi lebih banyak, lebih cepat, dan dapat hadir di seluruh wilayah. 

Ia juga menegaskan bahwa pendidikan dokter umum dan dokter gigi tetap dilaksanakan melalui university-based. Sementara untuk PPDS, jalur hospital-based akan memperkuat ketelitian akademik dan riset, sekaligus memberi ruang pelatihan praktis berbasis rumah sakit.

Selain itu, keberhasilan dual track system harus ditopang tiga hal utama: sinergitas manajemen dengan pola pikir complementary, standarisasi akreditasi untuk menjamin mutu layanan medis, serta kebijakan distribusi dokter yang dirancang bersama agar mampu mengakhiri ketimpangan pelayanan kesehatan antarwilayah.

Pratikno menambahkan, standarisasi di kedua jalur pendidikan tidak bisa ditawar. Harus ada joint standardization agar kualitas lulusan tetap setara, baik dari jalur universitas maupun rumah sakit.

Lebih jauh, Pratikno menekankan pemanfaatan teknologi sebagai bagian dari ekosistem kesehatan yang tidak boleh ditinggalkan. Menurutnya, pemanfaatan teknologi harus menjadi bagian dari upaya untuk meningkatkan kualitas dalam pelayanan kesehatan yang merata.

“Kita harus memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kualitas pelayanan, dan kualitas daya jangkau, jadi dokter bisa hadir di mana-mana tidak hanya secara fisik, tetapi juga hadir melalui bantuan teknologi,” tuturnya.

Kemudian ia juga menekankan pentingnya mengakhiri ketimpangan geografis. Untuk itu, pemerintah menyiapkan paket pendidikan khusus di daerah terpencil serta insentif menarik, baik bagi dokter spesialis yang telah bertugas maupun dokter-dokter baru yang sedang menjalani pendidikan.

Lebih lanjut, ia menyoroti potensi ekonomi dari percepatan pemenuhan dokter spesialis. Menurutnya, sektor kesehatan dapat menjadi pengungkit ekonomi nasional melalui health tourism, mengingat kenaikan pertumbuhan belanja kesehatan masyarakat lebih tinggi dibandingkan PDB. Oleh karena itu, sistem pendidikan dokter harus memberi dampak nyata tidak hanya bagi layanan kesehatan, tetapi juga bagi pertumbuhan ekonomi.

Sebagai bentuk nyata sinergitas, dalam forum tersebut juga dilakukan penandatanganan kesepakatan bersama antara pemerintah pusat dan daerah untuk memperkuat pemerataan layanan kesehatan. Kesepakatan ini menjadi komitmen bersama dalam memperluas akses tenaga medis di seluruh wilayah Indonesia.

Pratikno menegaskan, kolaborasi erat dengan pemerintah daerah sangat penting. Pemda harus menjadi mitra kunci dalam mendukung distribusi dokter, penyediaan fasilitas, hingga keberlanjutan insentif agar pemerataan layanan kesehatan benar-benar tercapai.

Ia berharap pendidikan kedokteran ke depan tidak hanya menghasilkan dokter, tetapi juga pemimpin, inovator, bahkan wirausahawan medis yang dapat memberi dampak luas bagi masyarakat.

“Mimpi besar tadi tidak bisa jalan kalau tidak ada kolaborasi. Kalau kita bersatu kita menemukan kekuatan, dengan kolaborasi kita menemukan solusi. Waktunya sekarang, kita mulai sekarang, secepat-cepatnya karena kita butuh banyak, kita butuh sekarang, kita butuh dimana-mana,” pungkasnya.sinpo

Editor: Harits Tryan
Komentar: