GNB Beri Masukan ke Komisi Reformasi agar Polri Lepas dari Intervensi Politik dan Bisnis

Oleh: Bachtiarudin Alam
Kamis, 13 November 2025 | 18:20 WIB
GNB berdiskusi dengan Komisi Reformasi Polri. (BeritaNasional/Bachtiarudin Alam)
GNB berdiskusi dengan Komisi Reformasi Polri. (BeritaNasional/Bachtiarudin Alam)

BeritaNasional.com - Komisi Percepatan Reformasi Polri telah melangsungkan diskusi dengan mengundang kelompok Gerakan Nurani Bangsa (GNB) sebagai pemberi masukan dalam rencana besar perbaikan Korps Bhayangkara.

Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshidiqie menyampaikan catatan dari GNB secara garis besar agar Polri bisa lepas dari pengaruh politik serta bisnis praktis di masa yang akan datang.

"Kami mencatat banyak sekali masukannya, di antara banyak masukan yang kami catat penting, ialah bagaimana mengamankan polisi dari intervensi politik dan bisnis dari luar," ujar Jimly usai diskusi di PTIK, Mabes Polri, Jakarta, Kamis (13/11/2025).

Menurut Jimly, masukan yang disampaikan GNB tersebut sangat penting untuk menjadi bahan kesimpulan yang bakal dikeluarkan oleh Komisi Percepatan Reformasi Polri.

"Nanti, masukan ini kami jadikan bahan. Pokoknya, bulan pertama kita belanja masalah dulu. Nanti, bulan kedua kami akan merumuskan pilihan-pilihan kebijakan yang realistis dan mungkin ideal, tapi ya realistis," tuturnya.

Setelah semua masukan diterima, lanjut Jimly, hasil kajian Komisi Percepatan Reformasi Polri akan disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto dan Polri sebagai bahan perbaikan.

"Bulan ketiga baru kita merumuskan apa namanya policy report untuk diambil keputusan oleh Bapak Presiden. Hal-hal yang sifatnya internal Polri, nanti kita rekomendasikan ke internal Polri melalui Kapolri," imbuhnya.

Pada kesempatan yang sama, Nyai Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid menyebut catatan GNB diberikan berasal dari pandangan dan harapan yang dihimpun atas refleksi keluhan masyarakat mengenai Polri.

“Bagaimanapun, Republik Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia dibutuhkan untuk menjaga kedaulatan sipil dalam negara demokrasi kita. Bukan justru untuk menyakiti rakyat,” jelasnya.

“Dan, ini hanya bisa dipenuhi dengan penyelenggaraan negara yang berpihak pada rakyat, adil, dan berlandaskan kedaulatan sipil dan kedaulatan hukum. Ini yang kami bawa datang ke sini untuk berdiskusi dengan Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian,” tambah istri Presiden Ke-4 Gus Dur tersebut.

Adapun, GNB adalah sebuah kelompok yang diisi para tokoh nasional yang sempat menemui Presiden Prabowo Subianto setelah tragedi demonstrasi berujung kerusuhan pada akhir Agustus 2025.

Pertemuan Presiden dengan GNB ini telah memunculkan wacana reformasi Polri yang semakin menguat setelah tragedi kematian pengemudi ojek online (ojol) Affan Kurniawan.

Para tokoh GNB yang hadir dalam pertemuan dengan Presiden Prabowo, di antaranya:

  1. Sinta Nuriyah Wahid;

 2.⁠ ⁠Quraish Shihab; 

 3.⁠ ⁠Pdt. Gomar Gultom; 

 4.⁠ ⁠Romo Franz Magnis-Suseno; 

 5.⁠ ⁠Omi K. Nurcholis Majid;

 6.⁠ ⁠Lukman Hakim Saifuddin;

 7.⁠ ⁠Erry Riyana Hardjapamekas;  

 8.⁠ ⁠Alissa Wahid;

 9.⁠ ⁠Komaruddin Hidayat;

10.⁠ ⁠Francisia SS Seda; 

11.⁠ ⁠Laode M Syarif;

12. Hong Thin;

13. Kamaruddin Amin;

14. Bikku Dhanmasubho Mahathera;

15. Pdt. RD Aloys Budi Purnomo; dan

16. Uskup Antonius S. Bunjamin.sinpo

Editor: Tarmizi Hamdi
Komentar: