Profil Arsul Sani, Anak Kiai yang Jadi Hakim MK dan Keaslian Ijazahnya Dipertanyakan

BeritaNasional.com - Arsul Sani, mantan Anggota DPR RI yang jadi hakim Mahkamah Konstitusi (MK) sejak 2024 itu tengah digugat Aliansi Masyarakat Pemerhati Konstitusi ke Bareskrim Polri atas dugaan penggunaan ijazah doktor palsu, Jumat (14/11/2025). Pada Senin (17/11/2025), Arsul pun mengklarifikasi dan menjamin keaslian ijazah doktornya yang dikeluarkan Warsaw Management University, Polandia pada 2023 dan akan menuntut balik pihak yang menggugatnya itu.

Siapakah sosok Arsul Sani? Simak profil lengkap Arsul Sani yang dikutip BeritaNasional dari berbagai sumber, Selasa (18/11/2025).

Profil Arsul Sani Hakim MK

Arsul Sani lahir di Pekalongan, Jawa Tengah pada 8 Januari 1964. Arsul merupakan seorang putra dari sembilan bersaudara. Latar belakang keluarganya bukan sembarangan, ayahnya ternyata seorang kiai dan juga deklataror Partai Persatuan Pembangunan (PPP) bernama Kiai Haji Abdullah Fadjari (1934–2004) dan ibunya, Nyai Hajjah Rodhiyah.

Sang Ayah adalah seorang ulama Nahdlatul Ulama (NU), politikus yang pada masa Orde Baru pernah menjabat Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pekalongan 1987–1992, Ketua DPC PPP Kabupaten Pekalongan dua periode, dan deklarator PPP Jawa Tengah. Sementara ibunya merupakan seorang guru TK Aisyiyah Pekajangan dan pernah menjadi aktivis Muhammadiyah.

Arsul menikah dengan Sukma Violetta yang juga berprofesi sebagai pengacara dan tenaga ahli di beberapa kementerian/lembaga (K/L). Namanya sempat menjadi kontroversi saat Sukma dicalonkan sebagai Anggota Komisi Yudisial (KY) di 2016, saat Arsul menjabat anggota Komisi III DPR dan melakukan uji kelayakan terhadap istrinya sendiri.

Dari pernikahan ini, Arsul dan Sukma dikaruniai tiga orang anak. Anak pertamanya diketahui bernama Sathila yang sudah menikah pada Januari 2025, ia juga memiliki anak laki-laki bernama Shamyl, dan satu anak lainnya adalah perempuan.

Pendidikan Arsul Sani Hakim MK

Arsul muda bersekolah di SD Pekajangan II (1976), dilanjutkan ke SMP Negeri 1 Pekalongan (1979), dan SMA Negeri 1 Pekalongan (1982). Setelahnya, ia melanjurkan ke Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) dan lulus sebagai Sarjana Hukum pada 1987.

Kemudian, Arsul melanjutkan pendidikannya di Ilmu Komunikasi STIKOM The London School of Public Relations, Jakarta dan meraih gelar Magister Sains pada 2007. Hingga 2011, Arsul sempat berkuliah di S3 Justice & Policy, Glasgow Caledonian University, Skotlandia, tetapi tidak dituntaskan.

Akhirnya, Arsul meraih gelar Doktor Ilmu Hukum dari Collegium Humanum, Warsaw Management University, Polandia pada 2023. Disertasinya berjudul "Re-examining the considerations of national security and human rights protection in counterterrorism legal policy: a case study on Indonesia post-Bali bombings". Namun sayang, ijazah doktoralnya ini yang digugat oleh kelompok masyarakat sebagai ijazah palsu.

Karier Arsul Sani

Arsul Sani mengawali kariernya sebagai editor di Journal Hukum & Pembangunan UI (1986–1988), di tahun yang sama ia juga aktif di LBH Jakarta. Arsul pernah bekerja di firma Ted & Partner sebagai Senior Lawyer (1988–1989), Dunhill Madden Butler sebagai Visiting Lawyer & Kepala GDP Surabaya (1989–1997), Karim Sani Lawfirm sebagai Founding Partner (1997–2004).

Selain pengacara, ternyata Arsul pernah menjadi Komisaris PT Tupperware Indonesia (1997–2014). Ia pun kembali mendirikan firma hukum bernama SAP Advocates pada 2004.

Lalu, Arsul ganti haluan menjadi politisi Senayan. Ia terpilih sebagai Anggota DPR RI daerah pemilihan (dapil) Jawa Tengah X dari PPP dalam dua periode (2014-2019 dan 2019-2024).

Di periode pertamanya, ia menduduki aktif di beberapa pansus dan alat kelengkapan dewan (AKD) seperti Pansus RUU Terorisme (2014–2016), Anggota Badan Legislasi (Baleg) (2014–2015), Kapoksi PPP di Komisi III (2014–2019), Anggota Badan Musyawarah (Bamus) (2015–2019), Anggota Pansus KPK (2017–2018) dan Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) (2017–2019).

Pada periode kedua, Arsul ditunjuk sebagai Wakil Ketua MPR RI perwakilan Fraksi PPP. Belum usai masa jabatannya, Arsul melamar jadi calon hakim MK dan menjadi anggota DPR nonaktif saat menjalani prosesnya. Arsul pun terpilih oleh Komisi III DPR dan dilantik sebagai Hakim Konstitusi pada Januari 2024.

Pada 20 Mei 2016, Arsul dipilih menjadi Sekretaris Jenderal (Sekjen) PPP di bawah kepemimpinan Ketua Umum Romahurmuziy yang saat itu terbelah dengan kepengurusan Ketua Umum Djan Farid, hingga akhirnya kedua kubu berdamai.

Selain PPP, Arsul juga aktif di sejumlah organisasi seperti IKADIN sebagai Ketua Bidang Luar Negeri (2007-2013), ICCA sebagai Chairman (2006-2008), dan LPBH NU sebagai Wakil Ketua Bidang (2005-2010).

Demikian informasi seputar profil Arsul Sani Hakim MK, semoga informasi ini bermanfaat.