Hakim Depok Terjaring OTT KPK Dianggap Guncang Fondasi Penegakan Hukum Nasional

BeritaNasional.com -  Mantan Penyidik Senior Komisi Pemberantasam Korupsi (KPK) Praswad Nugraha menyoroti penangkapan hakim di Pengadilan Negeri Depok Jawa Barat.

Sebagai informasi, penangkapan itu dilakukan KPK dalam operasi tangkap tangan (OTT) terkait dugaan suap pengurusan perkara.

Praswad menyebut posisi hakim berada pada strata tertinggi dalam struktur peradilan. Oleh sebab itu OTT tersebut memukul keras sendi penegakan hukum.

“Hakim adalah wakil tuhan di ruang sidang. Hakim menjadi strata tertinggi dalam sistem penegakan hukum,” ujar Praswad dalam keterangan tertulis, Minggu (8/2/2026).

Ia menegaskan hakim bukan sekadar pemutus perkara, namun orang yang akan menentukan nasib dan moral tertinggi keadilan di tanah air.

“Hakim juga menjadi benteng terakhir keadilan dan simbol moral tertinggi,” ucapnya.

Perkara bermula dari putusan PN Depok yang memenangkan gugatan PT Karabha Digdaya terkait sengketa bidang tanah seluas 6.500 meter persegi di kawasan Tapos Depok Jawa Barat. 

Perusahaan itu mengajukan permintaan eksekusi pengosongan lahan pada Januari 2025, namun satu bulan berlalu tanpa respons dari pengadilan. 

Pada saat bersamaan, kelompok warga yang berperkara dengan PT KD mengajukan Peninjauan Kembali. Situasi tarik-menarik itu melahirkan transaksi. 

Eka dan Bambang kemudian menunjuk seorang jurusita, Yohansyah Maruanaya, untuk menghubungkan kepentingan PT KD dengan jajaran PN Depok. 

Penugasan ini disertai titipan pesan permintaan fee senilai Rp1 miliar kepada perusahaan. Yohansyah selanjutnya menemui Berliana Tri Ikusuma, Head Corporate Legal PT KD. 

Nilai fee Rp1 miliar yang dibawa jurusita itu dianggap terlalu tinggi, sehingga negosiasi berlangsung hingga kedua pihak mencapai angka Rp850 juta. 

Setelah nilai disetujui, proses eksekusi bergerak jauh lebih cepat. Pada 14 Januari, Eka menerbitkan penetapan pengosongan lahan, yang kemudian dieksekusi langsung Yohansyah.

Dalam proses tersebut, Berliana memberikan Rp20 juta kepada jurusita yang melaksanakan eksekusi. Setelah itu, penyerahan uang Rp850 juta dilakukan pada Februari 2026. 

Pertemuan berlangsung di sebuah arena golf, tempat Berliana menyerahkan dana hasil pencairan cek dari invoice fiktif milik perusahaan konsultan PT SKBB Consulting Solusindo.

Dari perkara tersebut, KPK menetapkan lima tersangka dalam perkara ini.

Kelimanya adalah, Ketua PN Depok I Wayan Eka Mariarta sebagai Ketua PN Depok, Wakil Ketua PN Bambang Setyawan, Jurusita Yohansyah Maruanaya, serta dua pihak dari PT Karabha Digdaya, yaitu Direktur Utama Trisnadi Yulrisman dan Head Corporate Legal Berliana Tri Ikusuma.

Atas perbuatannya, Eka dan Bambang bersama-sama dengan Yohan dan Trisnadi bersama-sama dengan Berliana disangkakan telah melanggar Pasal 605 huruf a dan/atau Pasal 606 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Sementara, terkait penerimaan lainnya yang dilakukan Bambang disangkakan telah melanggar pasal 12 B UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.