Isu Potong Anggaran Pendidikan untuk MBG Disebut Tak Berdasar

BeritaNasional.com - Kapoksi Fraksi Partai Gerindra Komisi III DPR RI Muhammad Rahul menegaskan tudingan ada pemotongan dana pendidikan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak memiliki dasar.

Rahul menuturkan, penyusunan APBN, termasuk alokasi pendidikan dan program MBG dilakukan secara kolektif antara pemerintah dan seluruh fraksi di DPR melalui Badan Anggaran (Banggar). Seluruh fraksi telah menyetujui dalam rapat paripurna terhadap UU APBN.

"Perlu dipahami bahwa penetapan anggaran pendidikan nasional beserta rinciannya merupakan hasil musyawarah bersama antara Pemerintah dan seluruh fraksi di DPR RI. Tidak tepat jika ada narasi yang seolah-olah hanya satu pihak yang mengambil keputusan," ujar Rahul dikutip dalam keterangannya, Rabu (4/3/2026).

Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Riau menegaskan, program MBG merupakan kebijakan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat asupan gizi anak Indonesia yang menjadi investasi panjang pembangunan sumber daya manusia.

Rahul meminta masalah anggaran MBG tidak perlu menjadi polemik dan jangan digiring menjadi isu politik yang menimbulkan keresahan publik.

"Fokus utama kita adalah memastikan program berjalan tepat sasaran, transparan, dan benar-benar memberi manfaat nyata bagi anak-anak Indonesia. Jika program ini untuk kepentingan rakyat, mari kita kawal bersama. Jangan membangun narasi yang membuat masyarakat ragu terhadap program untuk generasi bangsa," ujar Rahul.

Lebih lanjut, ia juga menekankan bahwa pelaksanaan MBG diharapkan melibatkan pelaku usaha lokal sehingga mampu memberikan dampak langsung terhadap perekonomian daerah.

Sebagai Kapoksi Komisi III DPR RI dan Ketua DPD Gerindra Riau, Muhammad Rahul menegaskan komitmennya untuk menjaga akurasi informasi publik serta memastikan setiap kebijakan negara tetap berpihak pada kepentingan rakyat.