DPR Ingatkan Dampak Konflik Timur Tengah terhadap Energi dan Ekonomi RI

BeritaNasional.com - Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini mendorong pemerintah Indonesia konsisten menjalankan politik luar negeri bebas aktif yang mengedepankan jalur damai dengan diplomasi dan hukum internasional. Untuk menghadapi konflik di Timur Tengah akibat serangan Amerika Serikat dan Israel ke Iran.

Amelia meminta pemerintah Indonesia berperan aktif mendorong de-eskalasi dan dialog agar konflik tidak meluas. Sebab konflik ini berpotensi mengganggu stabilitas keamanan kawasan Timur Tengah dan dapat berdampak luas terhadap tatanan geopolitik global.

"Eskalasi ini tidak hanya berdampak pada kawasan, tetapi juga bisa memperluas spektrum krisis secara global," ujar Amelia dikutip dalam keterangan tertulis pada Kamis (5/3/2026).

Amelia mengingatkan dampak konflik Timur Tengah terhadap Indonesia tidak bisa dipandang ringan. Dari sisi ekonomi, potensi gangguan distribusi energi global, khususnya melalui jalur strategis seperti Selat Hormuz, dapat memicu lonjakan harga minyak dunia.

Berdasarkan data yang dikutip dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tahun 2025, ada sekitar 30,39 persen kebutuhan minyak mentah untuk kilang BBM nasional masih diperoleh melalui impor.

"Kenaikan harga energi akan berimplikasi pada beban fiskal negara, tekanan inflasi, serta meningkatnya biaya produksi dan distribusi barang di dalam negeri," ujar Amelia.

Politikus Partai NasDem ini juga menyoroti potensi dampak terhadap stabilitas nilai tukar rupiah dan arus investasi akibat meningkatnya ketidakpastian global. Dari sisi keamanan, situasi yang memanas di Timur Tengah berpotensi memicu polarisasi opini publik serta dinamika sosial domestik yang perlu dikelola melalui komunikasi publik yang akurat dan terukur.

Maka dari itu, Amalia mendorong pemerintah untuk segera mengamankan rantai pasok energi nasional, terutama jalur maritim Indonesia, serta memperkuat koordinasi lintas kementerian guna memastikan ketahanan energi. Ia juga menekankan pentingnya optimalisasi cadangan strategis dan diversifikasi sumber pasokan energi.

Pemerintah juga perlu menyiapkan langkah kontinjensi yang jelas untuk perlindungan warga negara Indonesia (WNI) di kawasan terdampak, termasuk respons diplomatik yang cepat apabila situasi memburuk.

Pada level internasional, Amalia mendorong Kementerian Luar Negeri agar mendesak Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa mengambil peran mediasi aktif guna mencegah konflik meluas dan mendorong tercapainya gencatan senjata.

"DK PBB memiliki mandat menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Karena itu, langkah diplomatik yang tegas dan kolektif menjadi krusial agar eskalasi tidak berkembang menjadi konflik regional yang lebih destruktif," pungkasnya.