Menko Airlangga Sebut Kebijakan WFH Berpotensi Hemat APBN Rp6,2 Triliun dan Tekan Konsumsi BBM

Oleh: Lydia Fransisca
Selasa, 31 Maret 2026 | 20:20 WIB
Ilustrasi krisis ekonomi. (BeritaNasional/Freepik)
Ilustrasi krisis ekonomi. (BeritaNasional/Freepik)

BeritaNasional.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto memaparkan sejumlah langkah strategis pemerintah dalam mengoptimalkan anggaran negara.

Dalam konferensi pers yang digelar di Seoul, Korea Selatan, Selasa (31/3/2026), Airlangga menjelaskan efisiensi dari kebijakan Work From Home (WFH) hingga rencana penajaman belanja kementerian/lembaga (K/L).

Airlangga mengungkapkan penerapan WFH memiliki dampak signifikan terhadap pengurangan beban subsidi energi di anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

"Potensi penghematan WFH yang langsung ke APBN adalah Rp6,2 triliun berupa penghematan kompensasi BBM," ujar Airlangga.

Tidak hanya bagi negara, kebijakan ini juga diklaim mampu meringankan beban ekonomi secara makro. 

"Total pembelanjaan BBM masyarakat berpotensi untuk dihemat sebesar Rp59 triliun," tambahnya.

Refocusing Anggaran, Hapus Rapat dan Seremonial

Selain efisiensi energi, pemerintah tengah melakukan langkah berani dalam pengelolaan keuangan negara melalui prioritasisasi dan refocusing belanja.

Airlangga menegaskan bahwa anggaran dari kegiatan yang dianggap kurang mendesak akan dialihkan ke sektor yang lebih berdampak bagi rakyat. Beberapa poin utama pengalihan tersebut meliputi perjalanan dinas, rapat-rapat, belanja non-operasional, dan kegiatan seremonial.

Selain itu, belanja yang berdampak langsung ke masyarakat serta pendanaan khusus untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatera.

Optimalisasi Hingga Rp130 Triliun

Pemerintah berkomitmen untuk terus mendorong percepatan belanja K/L melalui optimalisasi anggaran yang lebih tajam. Airlangga menyebut angka yang cukup fantastis dari hasil penyisiran anggaran ini.

"Potensi prioritasisasi dan refocusing anggaran kementerian dan lembaga ini berada dalam rentang Rp121,2 triliun hingga Rp130,2 triliun," tandasnya.sinpo

Editor: Tarmizi Hamdi
Komentar: