Marak OTT Kepala Daerah, Mendagri Soroti Sistem Pilkada Langsung dan Biaya Politik Tinggi

BeritaNasional.com - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menanggapi maraknya operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasam Korupsi (KPK) terhadap kepala daerah.

Tito menilai fenomena pemerasan kepada organisasi perangkat daerah (OPD) itu mencerminkan persoalan sistemik dalam mekanisme rekrutmen kepala daerah.

“Jawaban saya cuma satu aja, yang milih siapa? Udah gitu aja. Yang milih siapa? Nah rakyat. Ya kan?” ujar Tito di kompleks parlemen, Senayan, Senin (13/4/2026).

Ia mengaitkan persoalan tersebut dengan mekanisme pilkada langsung yang menurutnya tidak menjamin semua kepala daerah terpilih adalah sosok berkualitas. 

“Apakah ini mungkin ada hubungannya dengan kaitan dengan mekanisme rekrutmen pilkada langsung yang ternyata enggak menjamin ada pemimpin yang menghasilkan pemimpin yang bagus? Ada pemimpin yang bagus, ada juga yang begini,” kata Tito.

Tito mengatakan, ada faktor lain seperti kesejahteraan, integritas, dan moral hazard yang turut berperan. 

Ia menilai frekuensi OTT yang terjadi berdekatan menunjukkan adanya persoalan mendasar dalam sistem. Dia juga menilai pilkada langsung memiliki kelebihan dan kekurangan. 

“Artinya kan ada ada problem yang yang sistematis gitu. Ada problem dasar. Pilkada pemilihan langsung di satu sisi ada yang baik, ya ada positifnya, tapi ada juga negatifnya,” katanya.

Salah satu dampak negatif yang ia soroti adalah beban biaya politik yang tinggi. Menurut dia, metode pemilihan tersebut juga tidak menjamin terpilihnya pejabat yang baik.

“Di antaranya biaya politik yang mahal dan tidak menjamin yang terpilih ternyata orang yang baik,” ujarnya.