Dugaan Budaya Setoran Terungkap, Irvian Bobby Singgung Ducati dan Dana Miliaran

Oleh: Tim Redaksi
Jumat, 08 Mei 2026 | 08:57 WIB
Jaksa dipersidangan kasus dugaan pemerasan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja (K3) Kemnaker. (Foto/istimewa)
Jaksa dipersidangan kasus dugaan pemerasan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja (K3) Kemnaker. (Foto/istimewa)

BeritaNasional.com - Sidang kasus dugaan pemerasan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja (K3) Kemnaker di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat pada Rabu (6/5/2026) mengungkap sejumlah fakta baru terkait dugaan praktik setoran dan permintaan fasilitas mewah yang disebut telah berlangsung selama bertahun-tahun.

Dalam persidangan tersebut, terdakwa Irvian Bobby membeberkan adanya dugaan permintaan uang sebesar Rp3 miliar yang disebut berkaitan dengan penyelesaian pemeriksaan aparat penegak hukum (APH).

“Diselesaikan saja, 3 meter,” ujar Bobby menirukan percakapan yang diterimanya dalam persidangan.

Bobby mengaku sempat mencoba menawar nominal tersebut. Namun, menurut keterangannya, jawaban yang diterima justru menyebut angka itu sudah murah.

“Itu sudah murah,” lanjut Bobby dalam persidangan.

Selain dugaan permintaan uang, sidang juga mengungkap adanya dugaan permintaan motor mewah merek Ducati. Bobby mengatakan awalnya dirinya ditanya mengenai jenis motor yang cocok sebelum akhirnya menunjukkan tipe Ducati Scrambler melalui pencarian internet.

“Saya baru yakin bahwa yang bersangkutan memang minta motor,” ungkap Bobby di hadapan jaksa.

Bobby turut menyinggung dugaan praktik pengumpulan dana yang disebut bukan hal baru. Ia menggambarkan adanya pola pembiayaan rutin untuk berbagai kebutuhan internal hingga kegiatan tertentu.

Menurut pengakuannya, sejak 2019 hingga 2022 terdapat pengeluaran ratusan juta rupiah per bulan untuk kebutuhan yang disebut sebagai pembiayaan kegiatan kedinasan, baik di dalam maupun luar kota. Nilainya disebut mencapai Rp150 juta hingga Rp200 juta per kegiatan. Sidang juga menyoroti dugaan pembiayaan kegiatan di daerah pemilihan Menteri Ketenagakerjaan periode 2019-2024.

“Tahun 2024 Bu Menteri itu ingin mencalonkan diri sebagai DPR, dan Dapil beliau itu Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat,” kata Bobby dalam sidang tersebut.

Ia menyebut terdapat sejumlah kegiatan di Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat yang turut dibiayai sebesar Rp200 juta untuk setiap kegiatan. Bobby mengaku kegiatan tersebut berlangsung sebanyak empat hingga lima kali setiap tahun sejak 2019 hingga 2024.

Di hadapan majelis hakim dan jaksa, Bobby juga menyatakan dirinya hanya menjalankan mekanisme yang disebut sudah berlangsung sebelumnya. Ia mengaku mengetahui adanya pengumpulan dana dari pihak tertentu dan pendistribusiannya di internal.

Persidangan kasus tersebut diperkirakan masih akan menghadirkan sejumlah saksi lain untuk mengungkap fakta-fakta tambahan yang berkaitan dengan perkara tersebut.sinpo

Editor: Harits Tryan
Komentar: