DPR Setujui Anggaran 2027 Seluruh Kementerian Koordinator

BeritaNasional.com - Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menyetujui pagu anggaran tujuh Kementerian Koordinator untuk anggaran tahun 2027. Persetujuan diberikan dalam rapat kerja Banggar bersama tujuh Menteri Koordinator di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/6/2026).

"Bapak Ibu sekalian, terhadap pagu para Menko yang saya sebutkan satu persatu apakah disetujui?" ujar Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah saat pengambilan keputusan. Kemudian, diikuti seluruh fraksi di DPR yang menyatakan setuju.

Banggar juga langsung menyetujui penambahan pagu anggaran seluruh Kementerian Koordinator. Hal ini dilakukan agar para Menko tidak harus kembali ke DPR untuk meminta persetujuan penambahan anggaran.

"Kita sepakati tentu di dalam pembahasan akan muncul bahwa para Menko pasti di dalam paparannya juga akan mengusulkan penambahan-penambahan pagu anggarannya yang akan datang sebagaimana biasa. Dan jika itu terjadi, Bapak Ibu sekalian, agar para Menko tidak bolak-balik datang ke Badan Anggaran," kata Said.

"Hebatnya Banggar ini. Pokoknya belum dibahas, belum disetujui, tambahannya duluan disetujui. Kita getok dulu ya," sambungnya.

Sementara besaran pagu anggaran dibacakan oleh Said dalam rapat. Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sebesar Rp304,1 miliar, Kemenko Bidang Politik dan Keamanan Rp392,2 miliar.

"Kementerian Koordinator Bidang Hukum HAM dan Imigrasi dan Pemasyarakatan Rp338,8 miliar, Kementerian Koordinator Bidang Pangan Rp509,3 miliar, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Rp276,8 miliar, dan Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp620,9 miliar," ujar Said.

Dalam rapat membahas anggaran ini, seluruh Menko lengkap hadir. Mulai dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra.

Serta, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, dan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar.