Pekan Depan DPR Rapat Bahas Jadwal Pelantikan Kepala Daerah Hasil Pilkada 2024

BeritaNasional.com -  Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bakal menggelar rapat konsultasi bersama dengan pemerintah, Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk membahas jadwal pelantikan kepala daerah hasil Pilkada 2024.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, rapat konsultasi akan dilaksanakan pekan depan. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memutuskan untuk mengundur waktu pelantikan pemenang Pilkada 2024 karena Mahkamah Konstitusi (MK) akan membacakan hasil sengketa lebih cepat dari jadwal sebelumnya.

"Mungkin dalam minggu depan DPR akan menggelar rapat konsultasi antara DPR, pemerintah, Bawaslu, dan KPU," kata Dasco kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (1/2/2025).

Lebih lanjut, Dasco menilai mundurnya jadwal pelantikan ini sebagai hal yang baik. Sebab, pelantikan bisa diikuti oleh banyak kepala daerah terpilih secara serentak.

"Ini kan biar lebih banyak dan serentak, dan juga beda harinya juga tidak terlalu lama rentang waktunya sehingga kemudian pemerintah kemudian mengajukan, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri meminta supaya pelantikan itu dapat disesuaikan dan agar yang keputusan MK juga dapat sama-sama dilantik rentang waktunya antara tanggal 18 sampai 20," paparnya. 

Diberitakan sebelumnya, Dasco mengungkapkan alasan mundurnya jadwal pelantikan kepala daerah hasil Pilkada 2024.

Dasco mengatakan, hal tersebut dilakukan karena Mahkamah Konstitusi (MK) akan memutuskan sengketa Pilkada 2024 lebih cepat.

"Ya, jadi kita mendapatkan kabar juga dari Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi akan memutuskan lebih cepat untuk sengketa-sengketa yang bisa dilanjut atau tidak dilanjut perkaranya," kata Dasco kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (31/1/2025).

Dasco berujar, putusan MK itu akan dibacakan pada 4 atau 5 Februari. Oleh karena itu, pelantikan akan menunggu hasil dari putusan sengketa MK ini agar bisa dilakukan bersama-sama.

"Bahwa keputusan pembacaan yang lebih tepat itu antara tanggal 5 atau 4 Februari. Nah sehingga kami sama-sama berpikir, ada juga konsultasi dengan pihak pemerintah. Mungkin lebih baik kita kemudian menunggu hasil perusahaan itu tersebut"

"Supaya kemudian bisa dilantik secara bersama-sama lebih banyak daripada rencana semula," sambungnya.