Bareskrim Polri Akui Bakal Ada Tersangka Lain dari Kasus Pagar Laut Tangerang

BeritaNasional.com - Bareskrim Polri masih mengembangkan kasus pemalsuan dokumen SHGB-SHM di area pagar laut Tangerang. Dengan kemungkinan besar akan ada tersangka lain dalam kasus tersebut.

“Pasti itu, karena dia (para tersangka tidak berdiri sendiri,” kata Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro dikutip, Selasa (25/2/2025).

Namun demikian, Djuhandhani menjelaskan kalau saat ini proses penyidikan masih terus berproses. Dengan mengejar kemungkinan tersangka lain dalam kasus ini.

“Step by step kami berharap kita bisa melaksanakan penyidikan. Sehingga apa yang kita laksanakan penyidikan benar-benar semuanya bisa kita terjangkau oleh hukum,” jelasnya.

Kemungkinan adanya tersangka baru ini disampaikan Djuhandani setelah Bareskrim Polri menahan Kepala Desa Kohod, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Arsin bin Asip, usai diperiksa sebagai tersangka pada Senin (24/2/2025) kemarin.

Arsin ditahan bersama tiga tersangka lainnya, yakni Sekretaris Desa Kohod, Ujang Karta, serta SP dan CE yang bertindak sebagai penerima kuasa dalam kasus pemalsuan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) di area Pagar Laut, Tangerang.

"Kemudian, kepada empat orang tersangka, kami putuskan untuk menahan mereka mulai malam ini," katanya.

Alasan penahanan, diakui Djuhandhani, adalah untuk menjaga objektivitas penyidik. Hal ini dilakukan agar para tersangka tidak melarikan diri, menghilangkan barang bukti, serta untuk menghindari kemungkinan tersangka mengulangi perbuatannya.

“Objektivitas penyidik, kami meyakini, pertama tentu saja agar tersangka tidak melarikan diri, tidak menghilangkan barang bukti,” tuturnya.

"Kemungkinan masih ada barang bukti yang akan kami temukan untuk pengembangan perkara ini. Dan yang ketiga, kami khawatir mereka mengulangi perbuatannya dengan berbagai kewenangan yang mereka miliki. Itu alasan kami," tambahnya.

Djuhandhani menjelaskan bahwa para tersangka dijerat dengan Pasal 263 KUHP dan Pasal 264 KUHP, dengan ancaman pidana penjara paling lama delapan tahun atas dugaan pemalsuan surat atau dokumen.

“Kami sudah melaksanakan penanganan ini dan semoga dengan berkoordinasi dengan kejaksaan, berkas perkara segera P21. Selanjutnya, kami akan terus menyidik sampai tuntas perkara ini,” jelasnya.