Kontras Kirim Surat ke DPR, Minta Revisi Undang-undang TNI dan Polri Dihentikan

BeritaNasional.com - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) bersurat kepada pimpinan DPR serta Komisi I dan Komisi III dalam rangka menolak pembahasan revisi Undang-undang (UU) TNI dan UU Polri. Kontras beralasan subtansi pembahasan revisi tersebut tidak menjawab persoalan kultural di TNI dan Polri.

"Adapun isi dari ataupun substansi surat terbuka yang kami ajukan yakni mengenai penolakan pembahasan RUU TNI dan Polri," kata Kepala Divisi Hukum Kontras, Andrie Yunus di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (3/3/2025).

"Standing kami jelas menolak adanya proses pembahasan di dua RUU tersebut karena kami menilai substansi yang kemudian dibahas atau kemudian diatur lebih lanjut dalam undang undang revisi itu tidak mampu menjawab persoalan kultural di institusi baik TNI maupun Polri," jelasnya.

Terkait revisi UU Polri, Kontras menolak pengaturan penambahan wewenang intelijen dan keamanan oleh Polri yang membuat Intelkam Polri dapat melakukan penggalangan.

"Itu berpotensi bertabrakan dengan kewenangan yang dimiliki badan intelijen negara atau kemudian mengenai perihal penggalangan," jelas Andrie.

Sementara terkait revisi UU TNI, Kontras menolak upaya perluasan jabatan sipil untuk diduduki oleh prajurit aktif TNI.

"Hal ini kami menilai sangat bermasalah dan berpotensi mengembalikan pemerintahan pada rezim orde baru atau rezim Soeharto selama 32 tahun," kata Andrie.

Kontras juga mengkritisi DPR yang kurang melibatkan secara aktif masyarakat maupun ahli dalam membahas revisi UU TNI dan Polri.

Kontras juga enggan dilibatkan oleh DPR apabila hanya menjadi 'stempel' agar revisi undang-undang dilanjutkan. KontraS tetap berpendirian meminta DPR menghentikan proses pembahasan dua undang-undang tersebut.

"Standing kami sepanjang substansinya kemudian tidak menjawab persoalan reformasi sektor keamanan namun justru tambah kewenangan, mengurangi kontrol dan pengawasan terhadap institusi militer, kami meminta untuk dihentikan," pungkas Andrie.