Berita Penanganan Perkara - Berita Nasional

Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. (BeritaNasional/Oke Atmaja)

HUKUM

KPK Periksa Lisa Mariana dalam Kasus Mark Up Iklan Bank BJB, Giliran Ridwan Kamil Menyusul?

Jumat, 22 Agustus 2025 | 13:05 WIB

BeritaNasional.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan segera menyampaikan jadwal pemanggilan Ridwan Kamil terkait penyidikan kasus dugaan korupsi mark up iklan di Bank Pembangunan...

HUKUM

Dijemput Paksa KPK, Rudy Ong Tiarap Hindari Sorotan Kamera

Kamis, 21 Agustus 2025 | 21:56 WIB

BeritaNasional.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjemput paksa pengusaha tambang asal Kalimantan Timur, Rudy Ong Chandra (ROC) ke Gedung Merah Putih.

Jaksa Agung ST. Burhanuddin. (Foto/Istimewa)

PERISTIWA

Jaksa Agung Sebut Pemulihan Aset Lewat Kesepakatan Penundaan Penuntutan Jadi Terobosan Baru

Kamis, 21 Agustus 2025 | 15:44 WIB

BeritaNasional.com - Jaksa Agung ST Burhanuddin menyebutkan pentingnya penerapan pendekatan follow the asset dan follow the money melalui mekanisme deferred prosecution agreement (DPA) atau kesepakatan...

Ketua KPK Setyo Budiyanto saat memberikan keterangan. (BeritaNasional/Panji)

HUKUM

KPK Tetapkan 4 Prioritas Penanganan Perkara Korupsi Tahun 2025, Apa Saja?

Rabu, 20 Agustus 2025 | 16:00 WIB

BeritaNasional.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto menyampaikan prioritas penanganan perkara tindak pidana korupsi selama 2025.

Ketua KPK Setyo Budiyanto saat menjadi pembicara di KKP Jakarta. (BeritaNasional/dok KPK)

HUKUM

KPK Minta RKUHAP Akomodir Kekhususan Hukum Acara Tipikor

Rabu, 20 Agustus 2025 | 15:07 WIB

BeritaNasional.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budianto menekankan pentingnya harmonisasi Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) dengan Undang-Undang KPK.

Pansus Haji 2024. (BeritaNasional/elvis sendouw)

HUKUM

KPK Bakal Minta Data Pansus DPR Terkait Kasus Korupsi Kuota Haji 2024

Rabu, 20 Agustus 2025 | 13:05 WIB

BeritaNasional.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana meminta data dari Panitia Khusus (Pansus) Haji DPR RI untuk melengkapi berkas perkara kasus dugaan korupsi kuota haji...

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (Beritanasional/Panji)

HUKUM

KPK: Skandal Kuota Haji 2024 Bikin Panjang Antrean Jemaah

Rabu, 20 Agustus 2025 | 07:45 WIB

BeritaNasional.com -

Mantan Menag hadir di KPK jalani penyelidikan dugaan korupsi kuota haji 2024. (BeritaNasional/Oke Atmaja)

HUKUM

KPK: Esensi Barang Bukti Elektronik Yaqut Ada pada Isinya, Bukan Kepemilikan

Rabu, 20 Agustus 2025 | 06:52 WIB

BeritaNasional.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan esensi utama alat bukti elektronik yang disita dari kediaman eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas adalah isi dari...

HUKUM

Nihilnya Temuan Uang oleh KPK Tak Menutup Dugaan Aliran Dana Kasus Kuota Haji 2024

Selasa, 19 Agustus 2025 | 09:10 WIB

BeritaNasional.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum menemukan uang dalam penggeledahan di kediaman eks Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas terkait kasus dugaan korupsi kuota...

Ilustrasi aliran uang korupsi (Foto/Pixabay)

HUKUM

IM57+ Institute Duga Aliran Uang ke Yaqut Sudah Disembunyikan

Senin, 18 Agustus 2025 | 18:00 WIB

BeritaNasional.com - Ketua IM57+ Institute, Lakso Anindito, menanggapi penggeledahan rumah mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dalam perkara dugaan korupsi kuota haji 2024.