DPRD DKI Tolak Wacana BUMD Parkir, Dinilai Sarat Kepentingan Politik

BeritaNasional.com - Ketua Panitia Khusus (Pansus) Perparkiran DPRD DKI Jakarta Jupiter mengatakan, wacana pembentukan BUMD untuk mengelola parkir sangat sarat unsur politiknya.

Jupiter mengatakan, para ahli yang mengikuti rapat Pansus Perparkiran menilai bahwa pembentukan BUMD ini justru berisiko membuka ruang bagi kepentingan politik dan tidak menjawab akar persoalan perparkiran.

“Kalau BUMD parkir seperti yang disampaikan juga oleh para ahli, itu tidak menyelesaikan masalah. Ketika membentuk BUMD baru, itu hanya menjadi bancakan partai politik,” kata Jupiter dikutip, Kamis (26/6/2025).

Jupiter berujar, proses seleksi jajaran komisaris maupun direksi di BUMD juga rentan terhadap orang titipan yang sangat politis. 

"Mohon maaf, saya ingin sampaikan bahwa BUMD itu nilai politiknya terlalu tinggi. Bahkan komisaris maupun direksi itu harus melalui kedekatan dengan partai politik. Melalui kedekatan bukan dari orang profesional," ujar Jupiter.

Jupiter juga mengingatkan bahwa pendirian BUMD baru pasti akan meminta penyertaan modal daerah (PMD) yang justru bisa membebani APBD. 

Ia meragukan dividen yang nantinya disetor BUMD tersebut bisa sebanding atau lebih besar dari modal yang diberikan.

“Ini patut dikritisi. Jangan sampai kita tambah beban APBD tapi tidak sebanding dengan pemasukan ke kas daerah,” tegasnya.

Alih-alih membentuk entitas baru, DPRD DKI saat ini justru ingin fokus pada penutupan kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor parkir yang nilainya dinilai sangat besar.

“Jumlah kendaraan di Jakarta mencapai lebih dari 20 juta per hari. Kalau dikalikan Rp5.000 saja untuk satu jam parkir, potensi PAD bisa sampai Rp6 miliar per hari, atau Rp1,8 triliun per tahun.Tapi kenyataannya hanya Rp300 miliar yang masuk,” beber politisi Partai NasDem itu.

Jupiter menilai, lemahnya pengawasan serta longgarnya regulasi menjadi penyebab utama kebocoran pendapatan, terutama di sektor parkir off-street seperti gedung perkantoran dan pusat perbelanjaan.

Menurutnya, yang dibutuhkan saat ini adalah penguatan sistem yang sudah ada, bukan menambah lembaga baru.

“Kalau semua ini dikelola profesional oleh UPP Parkir dan pengawasan dari Dinas bisa lebih ketat, kita bisa tekan parkir liar, kita bisa tekan kebocoran, dan PAD bisa meningkat tanpa harus membuat BUMD baru yang berisiko politis tinggi,” tandasnya.