Pemprov DKI Tebus 2.026 Ijazah dengan Anggaran Hampir Rp4 M di 2026

BeritaNasional.com - Sebanyak 2.026 ijazah dari jenjang SD, SMP, SMA, SMK, hingga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) telah ditebus oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui program pemutihan ijazah tahap pertama 2026, dengan total anggaran hampir Rp4 miliar.

Hal ini disampaikan Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta Rano Karno dalam upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026 di halaman Balai Kota Jakarta, Senin (4/5/2026). Menurutnya, pemutihan ijazah bukan sekadar penyerahan dokumen administratif, melainkan membuka kembali akses kesempatan bagi masyarakat.

“Bagi banyak orang, selembar ijazah bukan sekadar kertas. Ia adalah kunci untuk bekerja, melanjutkan pendidikan, mengangkat keluarga, dan menatap masa depan dengan kepala tegak,” kata Rano.

Program pemutihan ijazah ini bekerja sama dengan Baznas/Bazis DKI Jakarta, dan merupakan salah satu program prioritas Pemprov DKI Jakarta.

Selain itu, Pemprov DKI pun melepas 561 alumni SMK untuk bekerja di luar negeri, yakni ke Jepang, Malaysia, dan Jerman. Program ini menjadi bagian dari penguatan pendidikan vokasi melalui semangat SMK Naik Kelas, Alumni Mendunia.

“Inilah wajah baru pendidikan vokasi Jakarta. Lulusan SMK tidak hanya siap memasuki dunia kerja, tetapi juga mampu bersaing di tingkat global,” ungkapnya.

Dalam kesempatan itu, Rano juga menyampaikan terkait upaya lain Pemprov DKI memperluas akses pendidikan melalui program sekolah swasta gratis yang mulai dilaksanakan pada tahun ajaran 2026/2027.

Program ini menyasar 103 sekolah swasta dari jenjang SD, SMP, SMA, SMK, hingga SLB di lima wilayah kota administrasi. Kebijakan tersebut merupakan upaya konkret pemerintah memutus rantai kemiskinan akibat keterbatasan ekonomi.

Pria yang akrab disapa Si Doel ini menekankan, kemiskinan kerap diwariskan bukan karena anak tidak mampu, melainkan karena tidak diberi kesempatan.

“Tugas pemerintah adalah membuka kesempatan itu. Membuka pintu sekolah dan menghapus kekhawatiran orang tua. Anak-anak tidak boleh berhenti belajar hanya karena biaya,” ujar Rano.

Di sisi lain, melalui gerakan Disdik Peduli, para kepala sekolah bersama PGRI DKI Jakarta menyalurkan bantuan pendidikan bagi daerah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat senilai Rp2,2 miliar. Bantuan diberikan kepada 49 sekolah di Aceh, 15 sekolah di Sumatera Utara, dan 46 sekolah di Sumatera Barat dalam bentuk 120 unit laptop, 21 titik sumber air bersih, serta 5.058 paket perlengkapan sekolah.

“Inilah wajah pendidikan yang sesungguhnya. Pendidikan tidak boleh berhenti karena bencana. Kelas boleh rusak, tetapi harapan tidak boleh roboh. Buku boleh hilang, tetapi semangat belajar harus tetap menyala,” terang Rano.

Terkait Hardiknas, Rano menyampaikan bahwa peringatan ini bukan sekadar agenda seremonial tahunan, melainkan momentum memperkuat komitmen menghadirkan pendidikan yang inklusif, adil, dan berkualitas bagi seluruh warga Jakarta.

“Hari Pendidikan Nasional bukan hanya tanggal yang kita peringati setiap tahun. Ini panggilan moral bahwa masa depan bangsa dibangun melalui ruang kelas yang menyala, guru yang tak lelah menuntun, dan anak-anak yang berani bermimpi,” kata dia.

Menurut Rano, pendidikan merupakan jalan panjang untuk memerdekakan manusia, sebagaimana nilai yang diwariskan Ki Hajar Dewantara. Oleh karena itu, Pemprov DKI berkomitmen memastikan tidak ada anak tertinggal hanya karena keterbatasan biaya, persoalan administrasi, akses pendidikan, maupun dampak bencana.

“Pendidikan harus menjadi jembatan, bukan tembok. Pendidikan harus menjadi pintu, bukan pagar,” kata Rano.

Dia pun berharap Hardiknas menjadi momentum memperkuat kolaborasi antara pemerintah, guru, orang tua, dan masyarakat dalam membangun ekosistem pendidikan yang memerdekakan.

Sumber: Antara