Komisi III DPR Desak Aparat Tangani Kasus Kekerasan Seksual di Ponpes di Pati: Ini Kejahatan Serius

BeritaNasional.com -  Anggota Komisi III DPR RI Abdullah mendesak aparat penegak hukum menangani kasus kekerasan seksual oleh pengasuh Pondok Pesantren Ndholo Kusumo di Pati Jawa Tengah. Ia mengutuk keras kasus kekerasan seksual tersebut.

"Ini kejahatan serius. Pelaku berada pada posisi yang seharusnya melindungi, tetapi justru merusak masa depan santri. Jika terbukti dilakukan berulang terhadap korban yang masih di bawah umur, hukuman maksimal, termasuk seumur hidup, layak dipertimbangkan," ujar Abduh dalam keterangannya, Selasa (5/5/2026).

Abduh mendorong penanganan perkara tersebut dengan pendekatan hukum komprehensif melalui pasal berlapis dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Perlindungan Anak serta KUHP.

Politikus PKB ini juga merujuk kasus serupa yang pernah terjadi di Bandung dengan pelaku Herry Wirawan. Dalam kasus tersebut, pelaku melakukan kekerasan seksual hingga menyebabkan santri hamil dan melahirkan, serta dijatuhi hukuman penjara seumur hidup oleh pengadilan.

Ia menilai tingginya angka kekerasan seksual di lingkungan pendidikan merupakan alarm serius. Berdasarkan catatan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan periode 2015–2020, pesantren menempati posisi kedua setelah perguruan tinggi dalam pengaduan kasus kekerasan seksual.

Dalam konteks tersebut, ia menekankan pentingnya perlindungan korban melalui pendampingan psikologis, bantuan hukum, serta jaminan keamanan dari intimidasi agar korban dapat pulih dan melanjutkan pendidikan tanpa stigma.

"Tidak boleh ada toleransi terhadap kekerasan seksual di lingkungan pendidikan. Pesantren harus menjadi ruang aman, ramah anak, dan menghormati martabat perempuan," tegasnya.

Abduh juga mendesak Kementerian Agama (Kemenag) untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan pesantren serta memastikan setiap pesantren memiliki mekanisme pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang efektif.

"Kementerian Agama perlu memperkuat pengawasan dan memastikan setiap pesantren memiliki satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual agar perlindungan santri berjalan optimal," pungkasnya.