Belanja Pemerintah Harus Mampu Menjadi Investasi Menggerakkan Ekonomi

BeritaNasional.com -  Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PKS Amin Ak menegaskan, Belanja Pemerintah Pusat (BPP) dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2027 harus diarahkan sebagai instrumen investasi yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja berkualitas, serta memperkuat kelas menengah Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Amin dalam sesi PKS Legislative Report menjelang Rapat Paripurna ke-22 DPR RI Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025/2026, Selasa (30/6/2026) di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta.

Menurut Amin, target kontribusi Belanja Pemerintah Pusat sebesar 11,07 hingga 12,01 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) merupakan momentum penting untuk meningkatkan kualitas belanja negara.

"Ketika Belanja Pemerintah Pusat ini naik, tentu membutuhkan kesungguhan pemerintah. Dari yang selama ini mungkin hanya spending biasa, harus menjadi spending to invest," ujarnya.

Ia menekankan setiap rupiah belanja negara harus memberikan efek berganda terhadap investasi dan pertumbuhan ekonomi. Karena itu, pemerintah perlu mengutamakan alokasi anggaran pada program-program prioritas yang mampu mendorong produktivitas nasional.

"Spending-nya benar-benar punya efek kepada investasi, kemudian spending better, sehingga pemerintah melakukan alokasi pada pos-pos prioritas yang bisa mengangkat pertumbuhan ekonomi sesuai temanya, yaitu tumbuh lebih tinggi, sejahtera lebih cepat," kata Amin.

Lebih lanjut, Amin menilai penciptaan lapangan kerja berkualitas masih menjadi pekerjaan rumah besar pemerintah. Menurutnya, struktur ketenagakerjaan Indonesia yang masih didominasi sektor informal perlu diubah melalui kebijakan fiskal yang mampu mendorong investasi dan industrialisasi.

"Kalau kita bicara lapangan kerja berkualitas, tentu harus lapangan kerja formal. Ini menjadi PR besar yang harus dijawab melalui kebijakan ekonomi pemerintah," tegasnya.

Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya memperkuat kembali kelas menengah yang dalam beberapa tahun terakhir mengalami penurunan signifikan. Padahal, kelompok tersebut merupakan penopang utama konsumsi rumah tangga yang menjadi motor pertumbuhan ekonomi nasional.

Amin berharap Belanja Pemerintah Pusat dapat menjadi katalis bagi masuknya investasi swasta, mempercepat hilirisasi, memperkuat industri nasional, serta menghadirkan pertumbuhan ekonomi yang manfaatnya dirasakan secara luas oleh masyarakat.

"Bagaimana belanja pemerintah benar-benar mampu mengerek pertumbuhan ekonomi dan menjadi daya tarik bagi pemilik modal untuk ikut menumbuhkan ekonomi kita, menciptakan lapangan kerja, membangun kelas menengah, dan menyejahterakan rakyat bersama-sama. Kesejahteraan ini bukan hanya dinikmati oleh kelompok-kelompok tertentu," pungkasnya.