Tangani Sengketa Pilkada, MK Pastikan Hakim Tidak Bisa Dipengaruhi

Oleh: Sri Utami Setia Ningrum
Rabu, 11 Desember 2024 | 13:28 WIB
Mahkamah Konstitusi. (BeritaNasional/Oke Atmaja).
Mahkamah Konstitusi. (BeritaNasional/Oke Atmaja).

BeritaNasional.com -  Mahkamah Konstitusi (MK) tidak akan  membiarkan ada pihak yang mengiming-imingi bisa mempengaruhi putusan hakim, termasuk dalam perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota atau sengketa pilkada. Pernyataan ini disampaikan Ketua MK Suhartoyo, kemarin.  

“Karena kalau kita biarkan, kemudian kita diamkan, nanti ‘kan seperti image itu menjadi sebuah kebenaran, padahal belum tentu benar. Tolong kalau ada teman-teman media bisa beri data, kami, Pak Wakil bisa kemudian ambil sikap-sikap yang sebagaimana ditentukan,” kata Suhartoyo.

Ia juga meminta masyarakat untuk melapor kepada mahkamah jika ada pihak yang mengimingi bisa membantu untuk memengaruhi putusan hakim.

“Teman wartawan bisa memberi masukan dong dengan MK secara kelembagaan. Kalau betul, berikan datanya supaya kami bisa juga mengantisipasi untuk kepada hakim tertentu atau kepada karyawan tertentu, melakukan sesuatu yang sebagaimana yang dinarasikan,” ujarnya. 

Mahkamah Konstitusi sedang menerima pendaftaran gugatan hasil Pilkada 2024. Hingga Rabu pukul 00.05 WIB, MK telah menerima sebanyak 240 permohonan yang terdiri dari dua permohonan sengketa pemilihan gubernur, 194 permohonan sengketa pemilihan bupati, dan 44 sengketa pemilihan wali kota.

Jumlah itu masih akan terus bertambah karena batas pendaftaran tiap daerah bisa berbeda.  Berdasarkan peraturan yang berlaku, pendaftaran sengketa pilkada  dilakukan paling lambat tiga hari kerja sejak KPU daerah menetapkan hasil pemilihan.

Dalam kesempatan itu Suhartoyo mengatakan jadwal sidang perdana sengketa Pilkada 2024 masih tahap pembahasan. Ia memerkirakan sidang pemeriksaan pendahuluan akan digelar pada awal bulan Januari 2025.

Sidang pemeriksaan perkara akan dilakukan dengan metode panel dengan masing-masing panel diisi oleh tiga hakim konstitusi.

“Dibagi tiga panel, kecuali ada hal-hal yang krusial bisa jadi, bisa saja, sidang pleno. Tapi, itu hanya dalam keadaan eksepsional yang kira-kira perlu untuk pleno. Tapi kalau sidang pendahuluan, pemeriksaan, pembuktian, biasanya panel. Kalau pengucapan keputusan harus pleno,” tukasnya.sinpo

Editor: Sri Utami Setia Ningrum
Komentar: