Revisi UU TNI, Komisi I Ungkap Ada Wacana TNI di Bawah Kementerian Pertahanan

BeritaNasional.com - Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini mengungkapkan ada wacana tiga matra TNI dan Panglima TNI berada di bawah Kementerian Pertahanan (Kemhan). Hal tersebut menjadi salah satu itu revisi UU TNI selain isu perpanjangan batas usia pensiun dan penempatan perwira TNI di kementerian lembaga.

"Jadi, tiga matra TNI panglima di bawah Kementerian Pertahanan," kata Amelia kepada wartawan, dikutip Selasa (11/3/2025).

"Sebagaimana di Amerika juga seperti itu bahwa angkatan-angkatannya di bawah Kementerian Pertahanan," jelasnya.

Meski begitu, Komisi I DPR masih menunggu daftar inventarisasi masalah atau DIM dari pemerintah. Komisi I belum mendapatkan draf revisi secara resmi dari pemerintah. Seiringan menunggu dari pemerintah, Panja di Komisi I sudah mengundang pakar-pakar untuk menerima masukan terkait revisi UU TNI.

"Drafnya sejujurnya belum kami terima secara resmi. Nanti minggu depan insyaallah drafnya akan kami sampai. Tapi poin-poinnya sudah kami pahami, sudah sedang kami godok," ujar Amelia.

Sementara itu, Amelia belum tahu apakah wacana pembentukan matra siber juga masuk revisi UU TNI.

"Kita terus terang belum masuk DIM-nya. Jadi kami belum tahu apakah matra cyber ini akan masuk atau tidak, karena memang disesuaikan dengan kebutuhan perkembangan zaman saat ini dengan teknologi informasi dan juga cyber. Nanti kita akan lihat minggu depan ya," katanya.