Berita Hukum Tata Negara - Berita Nasional

Diskusi Konstitusi dan Demokrasi Indonesia dengan tema: "Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) Bentuk Hukum dan Subtansi”. (BeritaNasional/Elvis Sendouw)

GALERI

KWP dengan MPR Gelar Diskusi Bahas Kompilasi Pandangan Pakar soal Bentuk Hukum dan Substansi

Rabu, 30 Juli 2025 | 16:03 WIB

BeritaNasional.com - Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) bekerja sama dengan Biro Humas dan Sistem Informasi Setjen MPR menggelar Diskusi Konstitusi dan Demokrasi Indonesia dengan tema: "Pokok-Pokok...

Mentri Hukum Supratman Andi Agtas menjelaskan capaian kementerinnya. (BeritaNasional/dok Kemenkum)

PERISTIWA

Kinerja Meningkat Kementerian Hukum Prioritas Program Utama Presiden Prabowo

Selasa, 29 Juli 2025 | 17:45 WIB

BeritaNasional.com - Kementerian Hukum (Kemenkum) telah mencatatkan sejumlah capaian kinerja pada periode April-Juni (triwulan II) tahun 2025. Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas, menyebut capaian...

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya. (Foto/Kemendagri)

POLITIK

Wamendagri Ungkap Revisi Sistem Pemilu Perlu Pertimbangkan Kepentingan Nasional

Minggu, 27 Juli 2025 | 21:00 WIB

BeritaNasional.com - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya menekankan pentingnya mempertimbangkan kepentingan nasional dan konteks global dalam merevisi sistem pemilihan umum (pemilu).

HUKUM

Final dan Mengikat, Pakar Hukum: Kita Tetap Harus Bersikap Konstitusional

Rabu, 09 Juli 2025 | 23:00 WIB

BeritaNasional.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah disarankan tetap melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pemisahan pemilu nasional dan daerah.

Gedung Mahkamah Konstitusi. (BeritaNasional/Oke Atmaja).

HUKUM

Pilkada Barito Utara Lanjut di MK, Analisa Saksi Ahli Dinilai Cermat

Senin, 17 Februari 2025 | 17:05 WIB

BeritaNasional.com - Sidang sengketa Pilkada Barito Utara 2024 berlanjut pada, Jumat (14/2/2025) di Mahkamah Konstitusi, dengan mendengarkan saksi ahli pakar hukum tata negara Universitas Trisakti...

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak. (BeritaNasional/Elvis Sendouw)

HUKUM

Johanis Tanak Angkat Bicara soal Pimpinan KPK Bisa Diberhentikan DPR

Kamis, 06 Februari 2025 | 13:55 WIB

BeritaNasional.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johanis Tanak menegaskan pihak yang berhak memberhentikan pimpinan lembaga antirasuah hanya pihak yang mengangkatnya.

POLITIK

Mahfud MD Sebut Kepala Daerah Dipilih DPRD Bisa Buat Kurangi Praktik Korupsi

Sabtu, 21 Desember 2024 | 10:00 WIB

BeritaNasional.com - Pakar Hukum Tata Negara, Mahfud MD menanggapi ide Presiden Prabowo Subianto agar mekanisme pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Mahkamah Konstitusi. (BeritaNasional/Oke Atmaja).

POLITIK

Mahkamah Konstitusi Terima 206 Permohonan Sengketa Pilkada

Selasa, 10 Desember 2024 | 22:01 WIB

BeritaNasional.com - Mahkamah Konstitusi (MK) menerima 206 permohonan sengketa Pilkada 2024 tingkat kabupaten hingga provinsi yang didaftarkan per Selasa (10/12/2024)

KWP bersama DPR gelar diskusi yang bertajuk “Mendukung Upaya Pemerintah Dalam Penegakan Hukum", yang menyoroti soal. (beritaNasional/Elvis Sendouw)

GALERI

KWP Bersama DPR Gelar Diskusi Dialektika dengan Tema “Mendukung Upaya Pemerintah Dalam Penegakan Hukum"

Kamis, 14 November 2024 | 16:08 WIB

BeritaNasional.com - Anggota Komisi III DPR Fraksi PKS Nasir Djamil memberikan penjelasan terkait hukum pada diskusi Dialektika Demokrasi, di Ruang Pusat Penyiaran dan Informasi Parlemen (PPIP)...

HUKUM

Perubahan Diksi Perampasan Aset Celah Pelemahan Antikorupsi

Minggu, 03 November 2024 | 20:30 WIB

BeritaNasional.com - Pakar Hukum Tata Negara Denny Indrayana khawatir perubahan diksi RUU Perampasan Aset menjadi Pemulihan Aset sebagai indikasi perlemahan antikorupsi. “Saya khawatir itu memberikan...