Pimpinan KPK Baru Diharap Tak Ulangi Masalah Era Firli Bahuri

BeritaNasional.com - Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil berharap lima pimpinan baru Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak mengulangi masalah yang terjadi di era pimpinan Firli Bahuri. Pada era sebelumnya, pimpinan KPK mengalami banyak kasus etik. Bahkan, Firli Bahuri dan Lili Pintauli diberhentikan karena melanggar etik. Satu pimpinan Nurul Ghufron juga melanggar etik.

"Ya mudah-mudahan saja dia tidak mengulangi lagi apa yang sudah dilakukan pimpinan KPK terdahulu, karena kemarin itu ada tiga pimpinan KPK yang diduga melanggar etik, satu mengundurkan diri," kata Nasir di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (21/11/2024).

Nasir berharap pimpinan KPK 2024-2029 bisa bersinergi dengan baik. Supaya tidak ada yang merasa lebih tinggi atau lebih rendah.

"Oleh karenanya, mudah-mudahan KPK bisa bersinergi, kolektif kolegial itu harus diwujudkan, sehingga tidak ada yang kurang maupun yang lebih tinggi atau lebih rendah," katanya.

"Jadi kolektif kolegial itu yang kita harapkan bisa menghadirkan kepemimpinan yang bersinergi, dengan dewan pengawas KPK," sambung Nasir.

Lebih lanjut, diharapkan juga antar pimpinan KPK tidak ada saling lapor dan begitu juga sebaliknya.

"Sehingga tidak ada saling melaporkan antara Komisioner KPK dan Dewan Pengawas KPK, begitu juga sebaliknya," kata Nasir.

Komisi III DPR menetapkan lima pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2024-2029. Setyo Budiyanto terpilih sebagai ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 2024-2029.

Setyo Budiyanto terpilih sebagai ketua KPK 2024-2029 dengan perolehan 45 suara sebagai ketua dari Komisi III DPR.

Empat pimpinan lain yang terpilih adalah Fitroh Rohcahyanto, Johanis Tanak, Ibnu Basuki Widodo, dan Agus Joko Pramono. 

Fitroh Rohcahyanto mengantongi suara terbanyak sebagai anggota pimpinan KPK dengan 48 suara, Johanis Tanak 48 suara, Setyo Budiyanto 46 suara, Agus Joko Pramono 39 suara, dan Ibnu Basuki Widodo 33 suara.