Kasasi Ditolak MA, SYL Tetap Jalani Hukuman 12 Tahun Penjara

BeritaNasional.com - Mahkamah Agung (MA) memutuskan menolak kasasi yang diajukan mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL), dalam perkara pemerasan dan gratifikasi. Dengan keputusan ini, SYL tetap harus menjalani hukuman 12 tahun penjara sesuai putusan Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta pada tingkat banding.

"Menolak kasasi terdakwa dengan revisi terkait redaksi pembebanan uang pengganti kepada terdakwa," demikian bunyi putusan yang tertera di situs resmi MA, dikutip Sabtu (1/3/2025).

Selain itu, MA tetap mewajibkan SYL membayar uang pengganti dengan jumlah yang sama seperti putusan PT DKI Jakarta.

"Terdakwa dihukum untuk membayar uang pengganti sebesar Rp44.269.777.204 serta USD30.000," lanjut putusan tersebut.

Sebelumnya, PT DKI Jakarta menjatuhkan vonis 12 tahun penjara kepada SYL, disertai denda Rp500 juta dengan ketentuan subsider empat bulan kurungan.

Politikus yang merupakan kader Partai NasDem di bawah kepemimpinan Surya Paloh ini juga dijatuhi pidana tambahan berupa kewajiban membayar uang pengganti.

Pada tingkat banding, PT DKI Jakarta mengabulkan tuntutan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan memperberat sanksi pidana jika uang pengganti tidak dilunasi.

Hukuman SYL diperberat lantaran tidak memberikan contoh yang baik kepada anak buahnya karena melakukan tindak pidana korupsi berupa pemerasan.

Ketua Majelis Artha Theresia menegaskan SYL merupakan sosok yang telah diberi kepercayaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan seharusnya memberi contoh baik.

“Semestinya dapat memberi contoh kepada jajaran pejabat di bawahnya untuk bekerja sesuai peraturan perundang-undangan,” ujar Ketua Majelis Artha di PT DKI, Selasa (10/9/2024).

Artha menekankan SYL seharusnya memberi contoh kepada para bawahannya dalam penggunaan anggaran.

“Utamanya dalam penggunaan anggaran yang harus sesuai dengan peruntukannya,” tuturnya.

Ia menegaskan perbuatan SYL bertolak belakang dengan contoh yang semestinya diberikan seorang atasan kepada bawahannya.

“Akan tetapi, sebaliknya, perbuatan terdakwa justru memerintahkan pejabat yang ada di bawahnya, yakni para pejabat eselon I,” kata dia.

“Untuk mengumpulkan uang guna memenuhi keinginan pribadi terdakwa dan keluarganya dengan cara melanggar ketentuan perundang-undangan," imbuhnya.

Sebelumnya, Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat memvonis SYL dengan hukuman 10 tahun penjara dan denda Rp300 juta, subsider empat bulan kurungan.

Ia juga diwajibkan membayar uang pengganti senilai Rp14.147.144.786 serta USD30.000, dengan ancaman tambahan hukuman dua tahun penjara jika tidak dibayar.